GeRAK Menilai Ada Tekanan Politik di Balik Pembatalan Pembangunan 1.100 Unit Rumah Duafa

GeRAK Menilai Ada Tekanan Politik di Balik Pembatalan Pembangunan 1.100 Unit Rumah Duafa

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) melihat ada kejanggalan terkait pembatalan pembangunan 1.100 rumah duafa bantuan Baitul Mal Aceh oleh Pemerintah Aceh.

Sejatinya, pembangunan rumah layak huni yang sudah selesai diverifikasi tersebut akan dibangun pada tahun ini setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan tahun 2019. 

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada Serambinews.com, Sabtu (23/11/2019) menduga pembatalan itu terjadi karena tingginya tekanan politik di dalam pemerintahan.

"Pembantalan pembangunan 1.100 rumah duafa itu, kita menduga adanya faktor politik yang lebih tinggi dan kentara dalam pemerintah dibandingkan dengan kebijakan strategis," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, alokasi anggaran yang bersumber dari zakat tidak boleh dijadikan sebagai bagian dari strategi kepentingan tertentu karena dana ini adalah dana umat.

• Tewas Kecelakaan Saat Dibonceng Teman, Ari  Sempat Bilang Lihat Nanti 5 Menit Lagi Saya Meninggal

• Syed Syaddiq Tuding Insiden Pemukulan Suporter Indonesia Hoaks, Kemenpora RI Geram

• ABC Dukung Langkah Erick Thohir Berantas Hedonisme Petinggi BUMN

"Jika merujuk dari substansi makna zakat, maka sangat tidak tepat apa bila pemerintah Aceh mengulur-ngulur waktu untuk pembangunan rumah duafa, sebab dana zakat itu harusnya disalurkan cepat, tepat, terutama untuk pemenuhan hak bagi masyarakat miskin yang membutuhkan," jelasnya.

Isu pembatalan pembangunan 1.100 rumah duafa bantuan Baitul Mal Aceh tahun 2019 oleh Pemerintah Aceh mencuat setelah anggota DPRA, Iskandar menyurati Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Jumat (22/11/2019).

Dalam suratnya, Iskandar yang merupakan politisi Partai Aceh meminta Plt Gubernur untuk melanjutkan pembangunan rumah duafa bantul Baitul Mal Aceh yang sudah dibatalkan itu.

Mantan ketua Fraksi Partai Aceh ini menyatakan, pada tahun 2018, rumah calon penerima manfaat yang sudah diverifikasi sebanyak 1.000 unit dan tahun 2019 sebanyak 100 unit, sehingga total rumah yang akan dibangun 1.100 unit.

• Terkait Pembelian Mobil Dinas, Ombudsman Aceh Surati Plt Gubernur

• Gaji Gubernur hingga Presiden Kalah, Ahok Akan Dapat Rp 3,2 Miliar Saat Jabat Komut Pertamina

• Portal SSCASN CPNS 2019 akan Alami Perbaikan, Catat Waktu Tanggal dan Jamnya

Rencananya, lanjut dia, pembangunan akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2019 setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) disahkan di APBA-P 2019, tapi anehnya pembangunan itu dibatalkan.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menduga kebijakan pembatalan pembangunan rumah duafa itu sarat kepentingan atau berpotensi konflik of interes atas penggunaan dana zakat.

Menurut Askhalani, besaran biaya pembangunan setiap unit rumah duafa Rp 80 juta tanpa pajak. Seharusnya, setiap anggaran yang bersumber dari infaq harus segera disalurkan oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan. 

"Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh sudah melanggar hukum jika sampai rumah duafa itu tidak dibangun tahun ini, apalagi seluruh data sudah sangat cukup dan sudah sesuai dengan norma dan hukum," pungkas Askhalani.(*)

• Staf Khusus Presiden Dapat Gaji Rp 51 Juta Meskin Tak Bekerja Full Time, Ini Alasannya

• Catat, Jadwal Jose Mourinho Versus 2 Mantannya, Chelsea dan Man United

• Seribuan Pemancing Berebut Tiket Umrah, Pada Ajang Banda Aceh Fishing