Optimalkan Literasi Keuangan Syariah

Harian Serambi Indonesia kemarin, antara lain, memberitakan tentang PT Pegadaian (Persero) Area Aceh memperkenalkan literasi keuangan syariah

Optimalkan Literasi Keuangan Syariah
SERAMBINEWS.COM/MAWADDATUL HUSNA
Vice President PT Pegadaian Area Aceh, Ferry Hariawan. 

Harian Serambi Indonesia kemarin, antara lain, memberitakan tentang PT Pegadaian (Persero) Area Aceh memperkenalkan literasi keuangan syariah kepada 40 penyandang disabilitas yanga ada di Banda Aceh melalui The Gade Talk Sharing Session Smart and Try di sebuah kafe di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (21/11).

Menurut Vice President PT Pegadaian Syariah Aceh, Ferry Hariawan, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan informasi tentang lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian.

Pada kesempatan itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh juga memperkenalkan sejumlah jasa keuangan yang diawasi oleh OJK serta menyampaikan pesan tentang pentingnya mewaspadai investasi bodong.

Disebutkan juga bahwa OJK mempunyai fungsi perlindungan konsumen dan meningkatkan pemahaman konsumen atau nasabah dalam literasi keuangan.

Nah, bagi Aceh, upaya untuk mengoptimalkan pemahaman publik tentang literasi keuangan syariah ini merupakan sesuatu yang mendesak dan urgen. Soalnya, sejak 4 Januari 2019 di Aceh telah diundangkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pada Pasal 65 qanun itu disebutkan, “Pada saat qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama tiga tahun sejak qanun ini diundangkan.” Artinya, selambat-lambatnya 4 Januari 2022, seluruh lembaga keuangan di Aceh harus berprinsip syariah.

Qanun ini juga menetapkan objek atau ruang lingkup pengaturannya, yakni meliputi lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah nonbank, dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.

Ke dalam kelompok bank syariah termasuk bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan lembaga keuangan nonbank syariah, antara lain, meliputi: asuransi, pasar modal, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi pembiayaan dan sejenisnya, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan nonbank syariah, bahkan teknologi finansial pun wajib syariah.

Dengan adanya payung hukum ini, berarti lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, termasuk koperasi dan pegadaian, haruslah menerapkan prinsip syariah.

Lalu, bagaimana kalau bank atau koperasi yang berkiprah di Aceh tidak mau menerapkan prinsip syariah? Kalau ada perbankan yang tidak mau melakukan kegiatan usahanya (sesuai qanun), maka bisa dikenakan sanksi. Sanksinya bisa berupa denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi dan/atau pengurusnya hingga pencabutan izin usaha.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved