SALAMSERAMBI

RS Seharusnya  Kurangi Sesar dan Pasang Ring

Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto akan melarang rumah sakit (RS) memberikan pelayanan berlebihan kepada pasien

RS Seharusnya  Kurangi Sesar dan Pasang Ring
(Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella)
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto akan melarang rumah sakit (RS) memberikan pelayanan berlebihan kepada pasien demi mengurangi biaya tagihan RS ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Khususnya, untuk layanan atas diagnosis penyakit jantung dan proses melahirkan dengan operasi sesar jika memang belum sesuai diagnosis.

Ia jelaskan, kebijakan ini akan ditempuh karena Kemenkes menemukan kejanggalan dari biaya tagihan RS yang terlalu besar kepada BPJS Kesehatan. Catatannya, total biaya layanan atas penyakit jantung mencapai Rp 10,5 triliun dari RS di seluruh Indonesia kepada BPJS Kesehatan.

Ia menduga hal ini karena pihak RS kerap memberi rekomendasi operasi pemasangan ring dalam diagnosis penyakit gagal jantung. Padahal, layanan yang diberikan bisa melalui tindakan lain, misalnya rawat jalan dan obat-obatan jika masih memungkinkan.

"Tagihan untuk sakit jantung ke BPKS Kesehatan kemarin mencapai 10,5 triliun rupiah, masuk akal tidak? Ya tidak. Logikanya saja, tidak masuk akal itu," tukas Menkes Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11).

Begitu pula, menurutnya, dengan biaya layanan operasi sesar yang cukup besar, yaitu lebih dari Rp 5 triliun. Selain itu, ia mencatat tindakan operasi sesar sudah mencapai 45 persen dari seluruh tindakan persalinan di Indonesia. Padahal, menurut Terawan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bedah sesar seharusnya hanya sekitar 20 persen dari total kelahiran di suatu negara. "Wong WHO cuma 20 persen, itu saja sudah pemborosan lagi," celetuknya.

Nah, apa yang disampaikan Menkes baru ini tentu saja menarik, karena dia blak-blakan membuka borok rumah sakit selama ini. Di tingkat lokal Aceh pun, fenomena seperti ini kurang lebih terjadi, tapi tidak ada yang berani mengungkapkannya, apalagi mempersoalkannya seterbuka Menkes Terawan.

Seorang guru besar Fakultas Kedokteran Univeversitas Syiah Kuala dalam kesempatan tak resmi pernah mengeluhkan kepada Serambi tentang maraknya fenomena bedah sesar di kalangan pasien bersalin atas rekomendasi dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Padahal, sesar itu dilakukan bukan atas indikasi proses persalinan tidak normal, misalnya, posisi bayi sungsang atau pinggul ibu hamil terlalu sempit untuk persalinan normal.

Kalau bukan karena alasan medis, misalnya hanya karena pertimbangan mumpung biayanya ditanggung BPJS dan dokter dapat honor lebih besar jika melakukan operasi sesar, maka tindakan ini sulit kita terima sebagai perbuatan terpuji. Kejadian-kejadian seperti inilah yang dimaksudkan Menkes sangat membebani biaya tagihan RS ke BPJS hingga triliunan rupiah.

Itu baru dalam kasus persalinan, belum lagi kasus pemasangan ring untuk pasien gagal jantung. Sangat mungkin, seperti disinyalir Menkes, ada dokter yang cenderung melakukan pemasangan ring jantung (stent) terhadap pasiennya, padahal beberapa alternatif masih mungkin ditempuh.  Misalnya, dengan rawat jalan atau pemberian obat pembuka sumbatan di pembuluh darah pasien.

Secara prosedur medis, pemasangan ring jantung biasanya dilakukan pada penderita penyakit jantung koroner atau orang yang mengalami penyumbatan pembuluh darah akibat penumpukan plak. Penumpukan plak di pembuluh darah umumnya disebabkan oleh kolesterol atau zat-zat lain yang menempel di dinding pembuluh darah. Nah, jika seperti ini indikasinya, maka pemasangan ring jantung adalah sesuatu yang logis.

Akan tetapi, jika ring dipasang hanya karena pertimbangan mumpung biayanya ditanggung BPJS dan dokter  yang memasang bakal mendapat uang jasa medis lebih besar, ini sungguh kita sesalkan. Atas dasar itu, kita mendukung langkah yang akan ditempuh Menkes untuk membuat peraturan perundang-undangan yang memperketat prosedur operasi sesar dan pemasangan ring jantung. Sehingga, ke depan tidak ditemukan lagi kejanggalan dari biaya tagihan RS yang membengkak kepada BPJS Kesehatan.  Artinya, perlu ada pembenahan aturan soal batas bagi pihak RS dalam memberikan layanan atas diagnosa penyakit. Upaya ini diyakini akan bisa memperkecil biaya tagihan layanan RS ke BPJS Kesehatan, sehingga potensi defisit keuangan bisa dikurangi. Sebagai gambaran, defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp 28,5 triliun pada tahun ini. Dari defisit ini, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen mulai 1 Januari 2020. Pendeknya ke depan, semua kita berupaya untuk tidak boros lagi dalam belanja medis.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved