Breaking News:

Rumah Duafa Terganjal Regulasi

Persoalan pembangunan 1.100 unit rumah duafa dari sumber infaq masyarakat Aceh ternyata tak sesederhana yang dibayangkan

Dok Kodim Aceh Utara
TNI Kodim Aceh Utara memulai rehab dua rumah warga miskin di Desa Plue Pakam Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara. Foto dokumen Kodim Aceh Utara 

* Solusinya Ubah Pergub atau Revisi Qanun

BANDA ACEH - Persoalan pembangunan 1.100 unit rumah duafa dari sumber infaq masyarakat Aceh ternyata tak sesederhana yang dibayangkan. Meski Baitul Mal Aceh telah menyampaikan bahwa proses pembangunan akan dilanjutkan tahun 2020, tetapi masih muncul keraguan mengingat adanya benturan regulasi dalam hal penggunaan dana infaq ini.

Regulasi atau peraturan yang saling berbenturan tersebut sebagaimana diungkapkan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan aturan turunannya yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Infaq.

Di dalam qanun, pasal 126-127 disebutkan, infaq yang terkumpul di rekening Infaq Aceh hanya boleh digunakan untuk tiga hal: 1) pemberdayaan ekonomi, 2) investasi, dan 3) penyertaan modal. “Artinya jika merujuk qanun, tidak boleh infak itu digunakan untuk pembangunan pembiayaan fisik seperti pembangunan rumah duafa,” kata Zulfikar kepada Serambi, Minggu (24/11/2019).

Sebaliknya, Pergub Nomor 43 Tahun 2019, justru membuka ruang penggunaan dana infaq untuk kegiatan pembangunan rumah duafa. Pada pasal 6 ayat 4 disebutkan; penganggaran dana infak dapat diperuntukkan dalam pembangunan rumah duafa tahun 2019.  Lalu pada ayat 7; Baitul Mal Aceh dapat menganggarkan dana pengelolaan kegiatan pada APBA-P 2019 dari dana infak untuk pembangunan rumah duafa, paling tinggi 4% dari pagu pekerjaan.

“Inilah persoalan sebenarnya. Ada regulasi yang tidak sinkron terkait penggunaan dana infaq itu,” tambah dia.

Akibat benturan regulasi ini, Zulfikar berpendapat bahwa penggunaan dana infak untuk pembangunan rumah duafa tetap tidak boleh dilakukan. Apabila Pemerintah Aceh tetap memaksa menggunakannya, maka itu akan menjadi sebuah pelanggaran hukum. “Pembangunan rumah di dalam Pergub itu tidak punya cantolannya di qanun, jadi itu tidak boleh dilakukan. Kalau pun juga dilakukan, itu namanya penumpang gelap, melanggar hukum,” pungkasnya.

                                                                                                            Kecerobohan

Lantas mengapa bisa terjadi ketidaksinkronan penggunaan dana infaq antara qanun dan pergub? Terkait hal ini, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh ini menduga jika kecerobohan itu terjadi karena ada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memperkaya orang lain dengan berkedok pembangunan rumah duafa.

“Bahasa gampangnya, ada yang ingin mengambil untung melalui program rumah duafa,” ucap Zulfikar.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved