Pembangunan Rumah Duafa

Pemerintah Aceh Bantah Pembangunan Rumah Duafa Terganjal Regulasi

"Ini persoalan penafsiran, sehingga Mendagri sendiri tidak mencoretnya, tidak mencabutnya, tidak membatalkannya."

Pemerintah Aceh Bantah Pembangunan Rumah Duafa Terganjal Regulasi

Laporan Subur Dani | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Persoalan tertundanya pembangunan 1.100 unit rumah duafa dari sumber dana infak masyarakat Aceh kembali menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Pemerintah Aceh menegaskan,  tidak ada kendala regulasi dalam pembangunan rumah tersebut.

Sebelumnya Baitul Mal Aceh mengatakan alasan tertunda karena keterbatasan waktu, namun hasil telaah LSM disebutkan, program itu tak jadi dilakukan karena terganjal regulasi.

Menurut Koalisi NGO HAM Aceh, program itu tidak dilakukan karena tidak diperintahkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Program itu hanya disebutkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Infaq Pasal 6 (4). Sehingga program itu tidak bisa dilakukan.

YARA Laporkan Pengadaan Mobil Dinas SKPA ke KPK, Termasuk Soal Penundaan Pembangunan Rumah Duafa

Rumah Duafa Terganjal Regulasi

Pembangunan Rumah Duafa Ditunda, Dimulai Tahun 2020

Kemarin, Serambinews.com mengonfirmasi hal itu kepada Karo Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang. Menurut Amrizal, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Infaq itu sebenarnya sudah disetujui oleh Mendagri.

"Pergub ini tidak dibuat langsung oleh gubernur, tetapi dia proses yang dibuat SKPA terkait. Dan wajib melakukan fasilitasi ke Mendagri. Hasil fasilitasi ke Mendagri nomor 5 tahun 2019 pada 5 September 2019, terhadap pasal 6 ayat 4, mereka mengatakan, itu boleh dilaksanakan bahkan boleh diperkuat, karena pembangunan ini melanjutkan punya tahun 2019," kata Amrizal.

Amrizal juga membenarkan, secara regulasi memang apa yang diatur dalam qanun itulah yang diatur dalam pergub. Namun untuk persoalan pembangunan rumah duafa, dia menjelaskan, pada tahun 2018 sebenarnya sudah ada Pergub nomor 10 yang mengatur pengelolaan infaq pada Baitul Mal Aceh, salah satunya adalah pembangunan rumah duafa.

Batalkan Pembangunan Rumah Duafa, Pemerintah Aceh Dituding tak Peka Penderitaan Rakyat Miskin

Pembangunan 1.100 Rumah Duafa Batal Tahun Ini, Begini Penjelasan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh

GeRAK Menilai Ada Tekanan Politik di Balik Pembatalan Pembangunan 1.100 Unit Rumah Duafa

"Tenyata pada 2018 juga tidak terealisasi, maka kemudian direncanakan akan dilaksanakan pada 2019. Pada tahun 2019 ada pembahasan qanun, sehingga lahirlah Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal," kata Amrizal.

Dalam qanun itu, pada pasal 126-127 disebutkan, infaq yang terkumpul di rekening Infaq Aceh hanya boleh digunakan untuk tiga hal: 1) pemberdayaan ekonomi, 2) investasi, dan 3) penyertaan modal.

"Kemudian lahirlah Pergub 43 tahun 2019, tentang penggunaan dana infaq. Di dalamnya mengatur alokasi peruntukan terhadap tiga hal dalam qanun itu dan juga disebut berdasarkan pengawasan dari keputusan dewan pertimbangan syariah," kata Amrizal.

Sehingga SKPA terkait melihat perlu adanya pembangunan rumah duafa, kemudian dimasukkan dalam Pergub 43 tahun 2019 tepatnya pada Pasal 6 (4) karena ini dianggap lanjutan dari program pada pergub tahun 2018.

"Ini persoalan penafsiran, sehingga Mendagri sendiri tidak mencoretnya, tidak mencabutnya, tidak membatalkannya. Jadi, kita tetap bisa melaksanakannya, kenapa batal dilaksanakan? Nah, itu teknisnya di SKPA terkait," demikian Dr Amrizal J Prang.

Penulis: Subur Dani
Editor: Said Kamaruzzaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved