Harga Komoditi Ekspor Membaik

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh memperkirakan pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun depan...

Harga Komoditi Ekspor Membaik
SERAMBI/HERIANTO
Kepala BI Banda Aceh, Zainal Arifin Lubis menyampaikan materi pada acara Aceh Summit 2019 yang digelar Bappeda Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (2/12/2019) 

* BI: Pertumbuhan Ekonomi Aceh Bakal Naik

BANDA ACEH - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh memperkirakan pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun depan (2020) berpeluang naik sebesar 4,8-5,2 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2019 yang berkisar 3,77-4,17 persen. Peluang kenaikan itu menyusul mulai membaiknya harga komoditi ekspor hasil perkebunan dan perikanan dari Aceh.

Kepala BI Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis menyebutkan, komoditi ekspor yang mengalami perbaikan harga seperti kopi, crude palm oil (CPO), coklat, minyak atsiri, dan juga ikan tuna. “Membaiknya harga komoditas ekspor itu berpeluang menaikan pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2020,” tuturnya pada acara Aceh Ekonomi Summit tahun 2019 yang diselenggarakan Bappeda Aceh, di Hotel Hermes Palace, Senin (2/11).

Acara Ekonomi Summit 2019 ini, dibuka Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang diwakili Asisten II Setda Aceh, HT Ahmad Dadek, dan dihadiri Kepala Bappeda Aceh, Elvizar Ibrahim, sejumlah Kepala SKPA, SKPK, Kadin, Asosiasi dunia usaha, pengusaha UKM/IKM dan lainnya.

Acara Ekonomi Summit ini menghadirkan, sejumlah nara sumber, diantaranya Kepala BI Perwakilan AcehZainal Arifin Lubis, Kakanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi, Pakar Ekonomi Unsyiah, Dr Nazamuddin, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN, Prof Dr Nazaruddin,  Ketua Kadin Aceh, Makmur Budiman SE, Direktur UKM Center Fakultas Ekonomi Unsyiah, Dr Iskandar Madjid, Pengelola Toko Pedia, Ariska Fatma Rosi.

Zainal Arifin Lubis mengatakan, perkiraan kenaikan perumbuhan ekonomi Aceh tahun depan sebesar 4,8-5,2 persen itu, akan diikuti dengan perkiraan kenaikan lanju inflasi sekitar 3,08-3,48 persen, lebih tinggi dari inflasi tahun 2019 sebesar 2,55-2,95 persen.

Dampak dari kenaikan inflasi, atau kenaikan harga kebutuhan pokok, pada tahun depan, katanya, perlu diwaspadai dan dikendalikan agar angkanya tidak terlalu besar, sehingga  bisa membuat beban hidup masyarakat Aceh menjadi berat.

Cara untuk mengatasi kenaikan angka inflasi itu, kata Zainal Arifin Lubis, melalui 4K, yaitu ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, kelancara distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Tujuan dari ketersediaan pasokan, menurutnya, agar kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, ikan, bahan bakar gas, pada saat dibutuka masyarakat, tersedia dalam jumlah yang cukup dan harganya normal atau tidak naik. Karena, salah satu dari komoditi kebutuhan pokok itu naik, bisa membut angka inflasi daerah naik sangat tinggi.

Kenapa kita perlu menjaga kelancaran distribusi, untuk menekan laju inflasi, karena kalau macet distribusi, akibat ada hambatan transportasi darat, harga kebutuhan pokok langsung bergerak naik dan melambung tinggi, sehingga kemampuan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya jadi terbatas. “Kondisi itu bisa membuat angka kemiskinan jadi bertambah. Di sini letak perlunya pengendalian harga, agar masyarakat kelas menegah ke bawah bisa tetap menjangkau harga kebuthan pokok,” pungkas Kepala BI Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis.

Sementara itu, Kakanwil Bea dan Cukai Aceh, Safuadi mengatakan, kelancaran distribusi, pengendalian harga, ketersediaan pasokan sangat diperlukan untuk menekan laju angka inflasi di satu daerah, salah satu kunci utamanya adalah infrastruktur yang bagus. Distribusi barang bisa macet, karena infrastruktur jalan dan jembatan masih belum bagus, akibatnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dalam pasar jadi kurang, sehingga membuat harga bergerak naik.

Oleh karena itu, katanya, Aceh perlu membangun infrastruktur yang bagus. Proyek pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 Km, merupakan upaya pemerintah untuk kelancaran distribusi barang. “Jika infrastruktur transportasi kurang baik bisa menyebabkan harga barang jadi melambung, karena ongkos angkut yang mahal,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo memprogramkan jalan tol laut, kata Safuadi, dimaksudkan untuk menekan biaya tinggi. Karena barang yang diangkut melalui pelabuhan laut, tarifnya lebih rendah. Negara negara maju membangun pelabuhan ekspor laut yang refresentatif. Tujuannya untuk memudahkan, kelancaran dan bisa bersaing atau berkompetisi dengan tarif angkutan negara lainnya.

Karenanya, katanya, Pemerintah Aceh dan swasta perlu membangun pelabuhan ekspor yang refresentatif dan banyak membentuk kawasan ekonomi khusus untuk bisa menerima sertifikat kawasan berikat. “Kalau sudah ada sertifikat berikat, berbagai kemudahan bea ekspor maupun impor dari Kantor Bea Cukai, bisa diterima. Tarif impor barag modalnya jadi rendah, sehingga produk ekspor yang dijual ke luar negeri, bisa bersaing dan berkompetisi, dengan produk di luar negeri, ” tandas Safuadi.(her)   

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved