Salam

Cuma 7 Kabupaten/Kota Yang Terbuka Informasi ke Publik  

Tujuh kabupaten/kota, SKPA jajaran Pemerintah Aceh, dan beberapa kampus serta LSM di Aceh, menerima anugerah keterbukaan

Cuma 7 Kabupaten/Kota Yang Terbuka Informasi ke Publik   
IST

Tujuh kabupaten/kota, SKPA jajaran Pemerintah Aceh, dan beberapa kampus serta LSM di Aceh, menerima anugerah keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Aceh dari Komisi Informasi Aceh (KIA). “Penganugerahan itu merupakan upaya KIA dalam mendukung Pemerintah Aceh untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Tak hanya itu, keterbukaan informasi bagi publik juga sekaligus untuk mendukung 15 program unggulan Aceh,” kata Yusran, Ketua KIA.

Yusran menjelaskan, penilaian dan evaluasi badan publik dilakukan KIA sejak beberapa bulan lalu, dimulai Agustus hingga November 2019. "Ada beberapa tahapan evaluasi kita lakukan, mulai dari penilaian mandiri dengan cara membagi formulir, kemudian juga verifikasi dengan mengakses website resmi masing-masing badan publik, dan berkunjung langsung ke masing-masing badan publik," kata Yusran.

Ada 159 badan publik yang dinilai, terdiri atas pemerintah kota/kabupaten, SKPA, BUMN, universitas, BUMN, parpol, dan sebagainya. "Kualifikasi atau kategori yang kita cari, yakni cukup informatif, kurang informatif, informatif, menuju informatif, dan tidak informatif,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya mengatakan, bahwa transparansi merupakan ruh utama dari reformasi birokrasi. Dengan kata lain, tidak akan ada reformasi birokrasi tanpa transparansi. "Selain wajib diterapkan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semangat transparansi juga menjadi dasar utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik," kata Nova.

Nova juga mengimbau semua lembaga pemerintahan di Aceh untuk tidak alergi dengan kritik. Apalagi sekarang sudah terbit Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. "Produk legislasi ini akan menjadi payung hukum dalam penguatan instrumen keterbukaan informasi publik di semua lembaga berbadan hukum di daerah kita ini," katanya.

Atas anugerah itu, pertama kita mengucapkan selama kepada yang telah menerima penghargaan tersebut. Kedua, kita mempertanyakan, mengapa dari 23 kabupaten/kota di Aceh hanya tujuh di antaranya yang sudah menerapkan UU No 14 tahun 2008? Padahal, UU itu  dibuat merujuk UUD 1945 Pasal 28 huruf f. “Informasi adalah hak asasi setiap orang”. Dari situlah turun UU 14/2008.

UU Keterbukaan Informasi kepada Publik dan Qanun Aceh No 7 Tahun 2019 itu sesungguhnya bertujuan supaya masyarakat dapat mengetahui segala hal yang dikerjakan penyelenggara negara atau pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seperti di lembaga yudikatif, kualitas dari keputusan pengadilan itu bagaimana? Masyarakat tahu enggak bagaimana proses mereka mengambil keputusan?

Pendek kata UU dan Qanun dimaksud menghendaki agar masyarakat jangan sampai kesulitan mendapatkan informasi, terutama dari pemerintah. Selama ini, banyak masyarakat yang tidak tahu apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah di daerah ini. Ini semua karena masyarakat tidak diberi informasi yang lengkap dan terbuka. Kita sebut saja, maket pengembangan sebuah kota kabupaten, selama ini tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Apa karena maketnya tidak pernah dibuat sehingga kota dibiarkan berkembang secara alamiah. Atau maketnya sengaja disembunyikan sehingga ada oknum-oknum tertentu menjadi spekulan tanah.

Makanya, ke depan kita berharap, Komisi Informasi Aceh mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Sebab, kita yakin keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan atau negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurusi kepentingan publik.

Yang perlu kita garisbawahi adalah keterbukaan informasi membuka peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved