Suara Parlemen

Illiza Sa'duddin Djamal: Pelarangan Jilbab di SD Manokwari Melanggar HAM

Pelarangan mengenakan jilbab di SD Inpres Manokwari, Papua mendapat tanggapan serius dari wakil rakyat anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'duddin..

Illiza Sa'duddin Djamal: Pelarangan Jilbab di SD Manokwari Melanggar HAM
IST
Anggota DPR-RI asal Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. 

Illiza Sa'duddin Djamal: Pelarangan Jilbab di SD Manokwari Melanggar HAM

 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pelarangan mengenakan jilbab di SD Inpres Manokwari, Papua mendapat tanggapan serius dari wakil rakyat anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'duddin Djamal.

Illiza menyatakan, pelarangan itu merupakan bentuk pelanggaran HAM serius, dan tidak boleh terjadi.

"Kami menyayangkan kebijakan SD Inpres 2 Manokwari Papua Barat yang melarang para siswi untuk menggunakan jilbab di sekolah,” ujar anggota DPR RI dapil Aceh itu, Jumat (6/12/2019).

Illiza mengatakan pelarang jilbab SD Inpres 2 Manokwari bukan hanya merupakan pembangkangan atas aturan nasional yang sudah ditetapkan, namun juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dalam hal ini keyakinan setiap orang untuk menjalankan agama dan keyakinannya.

Seharusnya, kata Illiza, pihak sekolah menjunjung tinggi pluralitas, saling menghargai dan menghormati, dan kebebasan beragama.

Perkuat Hubungan Internasional, STIES Banda Aceh Jalin Kerja Sama dengan University Malaysia Perlis

Hina Wapres Maruf Amin, Habib Jafar Shodiq Resmi Tersangka dan Ditahan, Polri Pegang Dua Alat Bukti

Babi yang Mati di Sumut Capai 22.985 Ekor Terserang Hog Cholera, Bangkainya Lintasi Sungai Aceh

 “Pemerintah melalui Permendikbud 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah telah menetapkan bahwa pakaian seragam khas muslimah berupa jilbab, rok panjang hingga mata kaki, serta kemeja lengan panjang merupakan bagian dari pakaian seragam resmi nasional,” lanjut Illiza.

Walikota Banda Aceh 2012-2017 itu mencontohkan, sebagai perbandingan, di Aceh, walaupun telah menerapkan Qanun Syariat Islam tidak melarang siswi nonMuslim untuk tidak menggunakan jilbab.

“Jadi apa yang dilakukan SD Inpres 2 Manokwari itu merupakan preseden buruk dalam dunia pendidikan Indonesia yang menjunjung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusian yang Adil dan Beradab,” tambahnya.

Illiza meminta agar Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 dipatuhi oleh seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke. Peraturan ini adalah bentuk toleransi beragama yang yang mengakomodir setiap pemeluk agama dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhinya.

 “Semua Dinas Pendidikan di daerah harus lebih intens dalam mensosialisasikan setiap peraturan baik itu UU Pendidikan, Peraturan Menteri atau sejenisnya, agar cita-cita kita dalam mendidik generasi penerus bangsa tercapai,” demikian Illiza.(*)

Magfirah Mukhtar, Laksanakan Tugas dengan Niat Baik, Tuntas, Profesional dan Berintegritas

Buru-buru dari Bandara, Setiba di Hotel UAS Dihidangkan Nasi Padang

Lhokseumawe Nyatakan Diri Siap Jadi Tuan Rumah MQK II Tingkat Aceh

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved