Breaking News:

Pemerintahan

Banda Aceh Minta Perluasan Wilayah, Aceh Besar Pilih Pemekaran, Begini Penjelasan Staf Ahli Gubernur

Dengan 64.008 rumah tangga dan penduduk 259.913 jiwa, Banda Aceh sudah temasuk ibu kota provinsi yang memilik wilayah sangat kecil di Indonesia

Penulis: Herianto | Editor: Zaenal
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Kolase foto, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Staf Ahli Gubernur Aceh Kamaruddin Andalah, dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. 

Dalam pasal 48 ayat 2, perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan undang-undang.

Artinya, kalau ada perubahan batas wilayah satu daerah, diusulkan kembali untuk perubahan batas wilayahnya dan ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut Kamaruddin, proses untuk ini lumayan panjang.

KAMARUDDIN ANDALAH, Staf Ahli Gubernur Aceh
KAMARUDDIN ANDALAH, Staf Ahli Gubernur Aceh (IST)

Diawali kesepakatan kedua belah pihak, lalu direkomendasi Gubernur kepada Kemendagri yang akan mengusulkannya ke DPR RI untuk pengesahan UU.

Proses ini, kata Kamaruddin, juga berlaku untuk pemekaran daerah yang diusulkan beberapa kabupaten di Aceh, termasuk Aceh Besar.

“Sama halnya dengan usulan pemekaran daerah, untuk pengesahannya harus melalui UU,” kata Kamaruddin.

Hanya saja, kata Kamaruddin, sampai kini pusat belum membuka kran pemekaran daerah.

Sehingga usulan pemekaran calon daerah otonomi baru (CDOB) kabupaten/kota di Aceh, yang sudah mendapat dukungan dari Gubernur Aceh, belum terealisasi.

Catatan Serambinews.com, di antara beberapa daerah di Aceh yang sudah diusulkan sebagai daerah baru untuk dimekarkan adalah.

Kabupaten Aceh Raya (pemekaran dari Aceh Besar)

Kabupaten Aceh Malaka (pemekaran dari Aceh Utara)

Kota Panton Labu (pemekaran dari Aceh Utara)

Kota Meulaboh (pemekaran dari Aceh Barat)

Kabupaten Aceh Selatan Jaya (pemekaran dari Aceh Selatan)

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved