Warga Bongkar Paksa Rumah, Hindari Ambruk Terdampak Abrasi Sungai Mokap

TAPAKTUAN - Abrasi Sungai Mokap di Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan semakin mengganas. Akibatnya, satu unit rumah warga di Dusun Tapak Aulia, Gampong Lawe Cimanok, Kecamatan Kluet Timur, terpaksa dibongkar pada Jumat (6/12/2019). Pembongkaran tersebut dilakukan warga bersama anggota Koramil 13/Kluet Timur dan personel Polsek guna menghindari jatuhnya korban jika sewaktu-waktu rumah itu ambruk ke sungai lantaran terdampak abrasi.

Informasi yang diterima Serambi, Jumat kemarin, mengungkapkan, abrasi yang disebabkan mengganasnya Sungai Mokap tersebut selain mengancam gedung Sekolah Dasar (SD) Tapak Aulia, juga ‘menebar teror’ kepada empat unit rumah warga dan Polindes di Dusun Tapak Aulia.

Camat Kluet Timur, Muriadi S yang dikonfirmasi Serambi, Jumat (6/12/2019) malam, kondisi abrasi di sepanjang Sungai Mokap ini sudah sangat mengancam rumah dan pemukiman penduduk. Jika tidak segera ditangani, ujarnya, maka rumah warga beserta SD Tapak Aulia akan amblas ke sungai.

"Tadi (Jumat kemarin-red) dibongkar satu unit, namun ada empat unit rumah warga lainnya yang kondisinya juga sangat terancam. Warga yang rumahnya sudah dibongkar tersebut untuk sementara kita ungsikan ke rumah camat," kata Muriadi.

Camat Kluet Timur itu mengaku sudah turun langsung ke lokasi terjadinya abrasi. Untuk itu, ia berharap, kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Aceh dan dinas terkait lainnya untuk segera turun ke Kluet Timur meninjau kondisi abrasi tersebut. "Sebab, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena sudah sangat mengancam rumah penduduk," ungkapnya.

Lebih lanjut, Camat Kluet Timur, Muriadi S memaparkan, penanganan sementara untuk menanggulangi abrasi Sungai Mokap sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, terangnya, abrasi yang terjadi di daerah aliran sungai tersebut sudah sangat meluas dan mengganas. "Solusinya ya dengan pembangunan tebing pengaman sungai dari batu gajah. Hal ini tentu tidak bisa ditangani dengan APBK, perlu dukungan penuh dari Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat," pungkasnya.(tz)