Berita Pidie Jaya

 Jumlah Balai Pengajian di Pidie Jaya Bertambah, Ini Jumlah Dana Operasional dari Pemerintah

Setiap balai pengajian pihak pemerintah Pidie Jaya memberikan dana operasional Rp 3,5 juta dari sebelumnya Rp 4 juta

Penulis: Idris Ismail | Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL
Asiten I Setdakab Pidie Jaya, H Said Abdullah SH MKM menyaksikan prosesi tepung tawar gedung Madrasah Ulumul Quran di Gampong Rungkom, Kecamatan Meureudu, Kamis (25/7/2019). 

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Kepala Badan Dayah Pijay, Drs H Ramli MA kepada Serambinews.com, Minggu (8/12/2019) mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan seluruh balai pengajian dan dayah yang berada di delapan kecamatan mulai Bandar Baru hingga Bandar Dua.

"Adapun kondisi jumlah balai pengajian bertambah dalam empat tahun terakhir hingga saat ini menjadi 300 unit sedangkan dayah atau Pondok Pesantren (Ponpes) berjumlah 48 unit," ujarnya.

Setiap balai pengajian pihak pemerintah memberikan dana operasional Rp 3,5 juta dari sebelumnya Rp 4 juta.

Penyusutan dana ini dikarenakan dengan adanya penambahan balai pengajian sementara dananya tetap.

Pemkab Sambut Penunjukan AKBP Musbagh Ni’am Sebagai Kapolres Pidie Jaya 

Bagi dayah tipe A Plus mendapat dana bantuan operasional Rp 10 juta.

Anggota DPRK Pijay, T Guntara kepada Serambinews.com, Minggu (8/13/2019) mengatakan, dalam lima tahun terakhir jumlah dayah dan balai pengajian diketahui terus bertambah.

Ini seiring dengan perkembangan pendidikan nonformal, maka pihak Badan Dayah Kabupaten (BDK) patut melakukan pendataan kembali.

"Maka dengan pendataan seluruh balai pengajian dan dayah yang tepat, maka dinyakini tidak mnyebabkan bantuan ini menjadi tumpang tindih," jelasnya.

Baru Dibangun 2018 Dengan Dana Otsus Rp 6 Miliar, Jembatan Peureulak-Lokop Ambruk

Menurut Guntara, dengan pendataan ini dimaksukan agar penyaluran bantuan dari pemerintah yang telah dialokasikan lebih tepat sasaran.

Terutama insentif atau operasional lebih akurat dan terukur.

Pihak dewan sangat menginginkan penyaluran bantuan ini lebih merata tanpa adanya diskriminasi.

"Serta tidak memunculkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat," jelasnya.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved