Opini

Dana Abadi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan  

Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia memiliki sumber daya alam tidak terbarukan yang luar biasa banyaknya, baik dari jumlah maupun

Dana Abadi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan   
IST
Ir. Rizal Kasli, IPM Pemerhati Pertambangan, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI)

Ir. Rizal Kasli, IPM 

Pemerhati Pertambangan, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI)

Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia memiliki sumber daya alam tidak terbarukan yang luar biasa banyaknya, baik dari jumlah maupun nilai ekonomis. Sumber daya alam tersebut antara lain minyak, gas bumi, dan mineral seperti emas, perak, tembaga, uranium, batubara, bijih besi, granit, dan limestone (batu kapur). Potensi itu sebagian besar belum diolah menjadi komoditas ekonomi, walau hanya sebagian kecil yang sudah berproduksi.

Gas alam cair misalnya, telah diproduksi sejak 1970 di ladang gas alam Arun, Aceh Utara oleh ExxonMobil yang dulu dikenal Mobil Oil. Cadangan gas alam tersebut sudah habis setelah diproduksi selama 40 tahun. Begitulah native atau hakikat dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Keberadaannya akan habis setelah diproduksi sekian tahun dan tidak akan kembali lagi atau tidak terbarukan. Manfaat yang didapatkan adalah sesaat secara ekonomi dan pengembangan daerah. Sesuai undang-undang memang sah mengoperasikan suatu tambang dan memanfaatkan hasil tambang untuk mendapatkan nilai positifnya.

Pertanyaannya adalah apakah selama proses tersebut akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera? Ini pertanyaan yang sering disampaikan masyarakat di setiap kesempatan pertemuan dan seminar. Atau akankah ironi kembali muncul di kemudian hari? Jangan sampai terdengar kabar seperti sepeninggalnya ExxonMobil, masyarakat di sekitar tambang gas alam tetap hidup dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, jauh dari kemakmuran yang diidam-idamkan.

Apakah ini yang dimaksud dengan paradoks sumber daya alam? Atau dalam bahasa Inggris sering disebut natural resources curse atau paradox of plenty. Daerah dengan sumber daya alam melimpah, khususnya yang tidak terbarukan seperti migas dan mineral lainnya memiliki tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam. Aceh kini berada di posisi tingkat kemiskinan paling rendah dari provinsi lain di Sumatera. Pemanfaatan sumberdaya alam ternyata tidak bisa menyejahterakan warganya? Adakah sesuatu yang salah dalam pengelolaannya? Padahal, jika dikelola dengan baik, banyak contoh positif dari kemanfaatan ciptaan Allah tersebut.

Saat ini tingkat pengangguran terbuka di Aceh sebesar 6.20% pada Agustus 2019. Berdasarkan data BPS, sebanyak 147.000 orang menganggur, masih di bawah DKI Jakarta. Angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 6,38% atau berkurang sebanyak 3.000 orang. Namun, angka ini masih tergolong tinggi untuk daerah yang hanya berpenduduk 5,3 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja 2,37 juta jiwa. Tingkat kemiskinannya sebesar 15,32%.

Pemerintah Aceh tentunya terus berinovasi meningkatkan taraf hidup rakyat Aceh untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik di masa akan datang. Langkah pertama adalah mengurangi pengangguran dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Sayangnya, Aceh selama ini lebih mengandalkan APBN/APBA untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Aceh harus berusaha mencari sumber-sumber pendapatan baru dan penciptaan lapangan kerja baru agar dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Upaya ini harus didukung faktor-faktor produksi yang masuk ke Provinsi Aceh dan merealisiasikan kegiatan produksinya. Salah satu potensinya adalah pengelolaan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang tidak terbarukan saat ini sudah mulai bergerak di Aceh dengan adanya pembukaan ladang migas di Aceh Utara, Aceh Timur dan tambang batubara di Aceh Barat dan Nagan Raya serta beberapa daerah lainnya. Pengelolaan sumber daya alam tentu saja akan mendatangkan penghasilan bagi negara dan daerah dalam bentuk pajak (PPh, PPN, PPNBM, dan lainnya).

Pemerintah juga mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari royalti, penjualan hasil tambang, iuran tetap (land rent), jasa dan informasi. Hal lain yang dapat dimanfaatkan adalah program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bagi masyarakat di sekitar tambang/proyek tersebut.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved