Breaking News:

Pemko Proses Pecat PNS Korupsi  

Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam telah memproses pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap oknum

Editor: hasyim
SERAMBINEWS.COM/IST
ilustrasi 

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam telah memproses pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial ZZ. PNS tersebut dipecat lantaran terbukti bersalah melakukan korupsi dan sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. ”Sudah kami proses, SK pemberhentian dengan tidak hormat telah dibuat,” kata Asmardin, SH MH, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kepada Serambi, Minggu (8/12).

Asmardin mengatakan,  pasca turunnya surat dari Gubernur Aceh yang intinya mengharuskan pemberhentian ASN terlibat korupsi, pihaknya langsung memproses. Proses diawali disposisi dari kantor wali kota hingga pembuatan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PDTH. Dikatakan, proses pemberhentian oknum ASN terlibat korupsi di Subulussalam tinggal dua tahap lagi yakni paraf Sekda Ir Taufit Hidayat MM dan tanda tangan Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian Bintang SE.

Saat ini, kata Asmardin, SK PDTH tersebut sudah masuk ke ruang Sekda Taufit Hidayat. Menurut Asmardin, sesuai aturan proses surat ini diparaf oleh Kepala BKPSDM di sebelah kiri dan paraf sekda sebelah kanan. ”Suratnya sudah dibuat, saya telah memaraf, tinggal pak sekda belum. Kata pak sekda, kami duduk dulu sebelum proses ini berlanjut,” terang Asmardin.

Asmardin tak tahu apa yang akan dibahas nanti oleh Sekda Taufit terkait proses pemberhentian sang ASN tersebut. Namun yang pasti, kata Asmardin, pihak BKPSDM telah melaksanakan tahapan proses pemberhentian ASN terlibat korupsi menindaklanjuti surat dari Gubernur Aceh. Sejatinya, kata Asmardin, jika surat ini telah diparaf Sekda Taufit, maka tinggal tanda tangan wali kota.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Aceh mengharuskan Pemko Subulussalam memberhentikan  Tidak Dengan Hormat (PTDH) oknum berinisial ZZ dari pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini terungkap dalam surat Gubernur Aceh nomor 862/19658 tanggal 12 November 2019 tentang penjelasan status PNS  ZZ yang kopiannya diterima Serambi, Rabu (20/11).

Dalam surat berkop sekretariat daerah dan ditandatangani Plt Sekretaris Daerah  Dr M Jafar SH M.Hum pada poin 4 ditegaskan, “Berdasarkan putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan upaya hukum telah selesai, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap yang bersangkutan harus diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai pegawai negeri sipil,” demikian bunyi surat gubernur.

Banyak Regulasi 

Gubernur melalui Sekda Aceh juga mencantumkan dasar PTDH ZZ dari Pegawai Negeri Sipil seperti surat edaran MenPAN-RB nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

Lalu Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 182/6597/SJ, nomor: 15 tahun 2018, nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Berdasarkan penelusuran Serambi di website Mahkamah Agung (MA) RI, ada salinan putusan hukum terhadap ASN yang kini bekerja di DPUPR Kota Subulussalam. Putusan tersebut bernomor 2197 K/PID.SUS/2013 yang isinya menolak kasasi Z. Karenanya, Z dikenai hukuman 1,6 tahun pidana penjara dan pidana denda Rp 50.000.000. Hukuman itu telah dijalaninya beberapa waktu yang lalu. (lid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved