Salam

Jangan Ada Pungli dalam Pembuatan Sertifikat Gratis  

Pemerintah Aceh meminta Kementerian Agraria memberikan sertifikat tanah gratis untuk tanah wakaf dan tanah masjid guna

Jangan Ada Pungli dalam Pembuatan Sertifikat Gratis   
SERAMBINEWS.COM/MAHYADI
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada sejumlah warga Kabupaten Aceh Tengah di Gedung Ummi, Pendopo Bupati, Kota Takengon 

Pemerintah Aceh meminta Kementerian Agraria memberikan sertifikat tanah gratis untuk tanah wakaf dan tanah masjid guna mencegah gugatan ahli waris pewakaf tanah. Sertifikat juga sebagai bukti pengakuan dari negara terhadap tanah yang dimiliki. Hasil pendaftaran dan identifikasi yang dilakukan Dinas Syariah Islam Aceh pada tahun 2019 di delapan kabupaten/kota di Aceh ternyata banyak tanah masjid dan tanah yang diwakafkan belum bersertifikat.

AIni sangat rawan dan berbahaya. Bisa saja sewaktu-waktu tanah yang telah diwakafkan seseorang, kepemilikannya berpindah tangan,@  kata Kadis Syariat Islam Aceh, Dr MK Elidar M.Hum.

Menteri Agraria/Kepala BPN Pusat Dr Sofyan A Djalil SH MA MALD yang juga Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyambut baik usulan itu. AUntuk menyelamatkan harta agama berupa tanah wakaf dan lainnya, memang harus dibuat sertifikat agar  tanah itu tidak berpindah kepemilikan setelah diwakafkan oleh pemiliknya. Banyak tanah wakaf yang digugat atau ditarik melalui gugatan di pengadilan oleh pihak keluarga pewakaf,@ katanya.

Oleh sebab itu, kata Sofyan, sebetulnya Pemerintah Pusat memang sudah memogramkan pembuatan sertifikat secara gratis. Program sertifikasi gratis ini mulai dilaksanakan tahun depan oleh Kanwil BPN dan Kantor BPN di kabupaten/kota. AUntuk melakukan itu, Kementerian Agraria akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian ditindaklanjuti  Kanwil BPN dengan Kanwil Kementerian Agama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.@

Ada dua penting yang harus kita lihat dalam masalah di atas. Pertama kita ingin mengapresiasi ide sertfikasi tanah wakaf, terutama pertapakan masjid, meunasah, dan tempat-tempat ibadah lainnya di Aceh. Ini penting guna mencegah adanya rumah ibadah yang digembok atau disegel oleh ahli waris pewakaf.

Kedua, program nasional sertfikasi gratis terhadap kapling-kapling tanah masyarakat tak mampu pun sangat kita hargai. Ini bukan program baru, tapi lanjutan. Karenanya, kita mencatat begitu banyak persoalan dalam proses pembuatan sertfikat tanah yang katanya gratis, tapi banyak masyarakat tak mampu yang mengeluh selama ini.

Bukan hanya di Aceh, tapi di banyak daerah ternyata ada pungli yang dilakukan oknum aparat pemerintah termasuk oknum aparat desa dalam proses pembuatan sertfikat naha itu. Ini bukan gosip, kasus-kasus pengutan liar ini sudah diketahui Presiden Joko Widodo.

Presiden  menyayangkan masih adanya pihak‑pihak yang mengambil pungli atas penerbitan sertifikat tanah. Padahal, program penerbitan sertifikat tanah dimaksudkan memberikan percepatan dan keringanan bagi masyarakat dalam mendapatkan lahan. "Laporkan saja kalau ada yang seperti itu. Laporkan ke Saber Pungli atau polisi," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Program pembuatan sertifikat tanah masyarakat secara gratis ini termasuk salah satu program andalan Presiden Jokowi. Rencananya, hingga 2024 mendatang, Presiden Jokowi menargetkan 126 juta bidang tanah milik masyarakat bersertifikat secara nasional. Pemerintah sangat berharap mampu membantu perekonomian masyarakat, dengan agunan sertifikat tanah sebagai modal usaha.

Menurut ketentuan yang berlaku selama ini, Prona ini mengutamakan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah yang berpenghasilan tidak tetap. Antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, buruh musiman, dan lain‑lain. Program ini juga berlaku untuk pegawai swasta atau BUMN atau BUMD yang berpenghasilan di bawah UMR setiap bulannya.

Prona juga diprioritaskan kepada veteran, PNS pangkat sampai III/d, prajurit TNI pangkat sampai kapten, anggot Polri berpangkat sampai komisaris polisi (Kompol). Prona pun melayani para istri atau suami veteran, istri atau suami PNS, istri atau suami TNI/Polri.

Bagi Aceh, tahun 2020 rencananya puluhan sertifikat tanah masyarakat yang dibuat secara gratis. Untuk pembuatan ini ada persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat pemohon sertfikat. Nah, agar tak tertipu atau terpungli sebaiknya sejak sekarang masyarakat menyiapkan administrasi kebutuhan pembuatan sertifikat gratis itu.

Dan, agar tak ada masyarakat yang menjadi korban calo sertifikat gratis itu, sebaiknya pihak Kantor Agraria atau BPN sebaiknya sejak awal menyosialisasikan ini kapada masyarakat, sehingga sehingga jatah sertfikat gratis itu betul-betul jatuh ke tangan yang berhak, bukan untuk lahan-lahan usaha swasta kaya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved