Salam

Menanti Lanjutan MoU Pesawat N219     

Pemerintah Aceh sudah memesan empat pesawat terbaru produksi PT Dirgantara Indonesia (DI), yakni N219

Menanti Lanjutan MoU Pesawat N219      
DOK/HUMAS PEMERINTAH ACEH
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro melihat pesawat N219 usai penandatangan MoU pengadaan pesawat serta pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). 

Pemerintah Aceh sudah memesan empat pesawat terbaru produksi PT Dirgantara Indonesia (DI), yakni N219. Penandatanganan perjanjian kerja sama pengadaan pesawat tersebut dilakukan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Direktur Utama PT DI, Elfien Goentoro, di Gedung Pusat Manajemen PT DI, Bandung, Senin (9/12/2019). Dalam naskah kerja sama itu juga disepakati kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara di Aceh. Rencananya, pengadaan pesawat dimulai tahun 2021 dan 2022. Sedangkan studi kelayakan operasional dan pengembangan SDM dilakukan pada 2020.

Plt Gubernur Aceh mengatakan, pengadaan N219 dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk pemajuan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. "Harapan kami, PT Dirgantara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis ini sehingga hubungan antarwilayah di Aceh akan lebih baik," ujar Nova Iriansyah.

Nova mengakui, membangun penerbangan perintis antarwilayah di Aceh tidaklah mudah. Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis. Akibatnya, penerbangan perintis di Aceh yang saat ini masih berjalan hanya ada di lima bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara 1 sampai 2 penerbangan (flight) per minggu. Sedangkan penerbangan lain, lebih banyak menjadikan Bandara Kualanamu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya.

ATujuh bandara lainnya yang ada di kabupaten/kota dalam keadaan tidak ada aktivitas. Kondisi itulah yang membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan tersebut. Apalagi dalam program pembangunan yang kami canangkan, konektivitas antarwilayah menjadi salah satu prioritas," kata Nova.

Nova berharap, setidaknya sampai tahun 2022 Pemerintah Aceh bisa mendapatkan empat unit pesawat jenis N219 yang sangat ideal dijadikan sebagai transportasi udara perintis antarpulau.

Wilayah Aceh sangat luas, yakni 59.000 kilometer persegi daratan dan 295.000 kilometer persegi wilayah laut. Panjang garis pantainya juga mencapai 2.600 km lebih, dengan total sekitar 180 gugusan pulau, 44 pulau di antaranya berpenghuni. ADi sisi lain, Aceh saat ini juga sedang mengembangkan sektor pariwisata dan juga merintis pengembangan investasi yang tentu saja membutuhkan kelancaran transportasi,@ tambah Nova.

Pesawat N219 harganya berkisar Rp 84 miliar perunit. Harga pesawat ini diperkirakan  jauh lebih murah dibanding saingan utamanya, DHC‑6 Twin Otter buatan Kanada yang berharga sekitar 6,5 juta dollar AS. N219 yang penerbangan perdananya pada 16 Agustus 2017  berkapasitas 19 penumpang. Bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, angkutan militer, angkutan barang atau kargo, evakuasi medis, hingga bantuan saat bencana alam. Bila dipakai sebagai ambulans, pesawat ini bisa menampung  tujuh tempat tidur pasien. Biaya operasionalnya rendah. Mampu terbang dengan kecepatan rendah sehingga cocok di wilayah tebing dan pegunungan. Yang paling menarik, N219 mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sehingga mudah beroperasi di daerah-daerah terpencil.

Alasan-alasan pembelian pesawat N219 yang diungkap Nova tentu sangat masuk akal. Pertama untuk meningkatkan konektivitas antardaerah bagi percepatan pengembangan ekonomi dan pembangunan. Kedua, alasan sosial, yakni pesawat ini sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai ambulans udara. Misalnya untuk evakuasi korban-korban bencana, dan lain-lain. Ketiga, mempercepat pengembangan kepariwisataan di Aceh. Sebab, salah satu kendala sepinya aktivitas tourisme di Aceh adalah ketiadaan penerbangan dari dan ke destinasi wisata.

Menghadirkan penerbangan -Bmeskipun bersifat perintisC secara rutin ke pulau-pulau berpenghuni di Aceh bukanlah terobosan biasa. Ini harus dengan langkah yang luar biasa. Selain membutuhkan investasi yang besar, juga perlu kemauan politik yang kuat dari pemerintah, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disertai dengan program perencanaan yang sangat matang pula.

Dalam hal rencana pengadaan N219 ini ternyata DPRA dan kalangan LSM melihat dari sisi lain. Menurut DPRA pembelian pesawat tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dengan demikian tidak boleh dilaksanakan, kecuali RPJM-nya direvisi lebih dulu  bersama dewan. Sedangkan aktivis LSM dan pengamat kedirgantaraan melihat pengadaan itu memberatkan APBA, nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved