Breaking News:

Aceh Hebat

Sekda Aceh: Dana Desa untuk Mengentaskan Kemiskinan, Jangan Selalu Dipakai untuk Pembangunan Fisik

Pemerintah menempatkan dana langsung di desa dengan tujuan memberantas kemiskinan dan pengangguran.

HUMAS PEMERINTAH ACEH
Sekda Aceh Taqwallah saat mengevaluasi penggunaan dana desa bagi kepala desa di Kota Subulussalam, Selasa (10/12/2019). 

Sekda Aceh: Dana Desa untuk Mengentaskan Kemiskinan, Jangan Selalu Dipakai untuk Pembangunan Fisik

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Sekretaris Daerah Aceh dr Taqwallah MKes mengatakan pemerintah menempatkan dana langsung di desa dengan tujuan memberantas kemiskinan dan pengangguran.

Dua hal itu harus diutamakan para kepala desa sehingga pada saatnya nanti desa menjadi mandiri.

"Pembangunan fisik kalau tidak mendesak jangan selalu kita menggunakan dana desa. Biarkan itu dibangun dengan APBK/APBA," kata Taqwallah saat mengevaluasi penggunaan dana desa bagi kepala desa di Kota Subulussalam, Selasa (10/12/2019).

Taqwallah menyampaikan data bahwa ada 147 ribu pengangguran dan 839 ribu masyarakat miskin yang tersebar di seluruh Aceh.

Pemerintahan desa diimbau untuk memikirkan program apa yang bisa dilakukan melalui pemanfaatan dana desa sehingga kedua kelompok rentan itu dapat dibina.

"Hanya desa yang tahu siapa yang miskin, siapa yang menganggur dan apa yang mereka butuhkan. Karenanya buat program yang menyentuh langsung ke mereka. Kalau pun pembangunan fisik, bangun apa yang bisa menunjang perekonomian dua kelompok ini," kata Taqwallah.

Salah satu cara agar eksekusi dana desa bisa dilakukan secara cepat dan tepat adalah dengan cara pencairan dana tepat waktu.

Dengan demikian, desa bisa menjalankan program secara maksimal dan tuntas di tahun berjalan.

Menteri Desa sendiri telah mengeluarkan peraturan menteri yang membolehkan pencairan dana desa 2 tahap (dari 3 tahap) secara langsung di bulan Januari.

Hal tersebut menjadi sangat berguna dikarenakan uang bisa cepat berputar di desa dan perekonomian masyarakat bisa meningkat.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi desa untuk mencairkan dana desa tepat waktu.

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Azhari, mengatakan Qanun APBK tahun 2020 harus sudah disahkan di tahun berjalan.

Sehingga Bupati atau Wali Kota bisa segera mengeluarkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang rincian dana desa.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved