Invest in Aceh

Wakil Ketua DPRK Abdya Usulkan Masyarakat Jadi Investor Pabrik Kelapa Sawit, Ini Mekanismenya

Pemkab Abdya tetap berkomitmen untuk melanjutkan sampai beroperasi PKS Abdya di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot.

Wakil Ketua DPRK Abdya Usulkan Masyarakat Jadi Investor Pabrik Kelapa Sawit, Ini Mekanismenya
For Serambinews.com
Gedung PKS Abdya di Desa Lhok Gayo, Babahrot dibangun tahun 2010, dan pembangunnya terhenti sejak 2011 terlantar hingga akhir Juni 2019. Padahal, keberadaan pabrik CPO tersebut sangat dibutuhkan para petani untuk menampung TBS sawit yang selama ini dijual ke PKS Kabupaten Nagan Raya. 

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Aceh Barat Daya (Abdya) di Desa Lhok Gayo atau kawasan Jalan 30, Kecamatan Babahrot, hampir sembilan tahun hingga saat ini masih terkatung-katung dan belum ada kejelasan.

Belum ada kejelasan lanjutan pembangunan PKS tersebut, akibat belum tuntasnya pengalihan aset berupa bangunan gedung atau rumah mesin PKS dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Abdya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH selaku pencetus pendirian PKS, termasuk melobi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kala itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah hingga Muzakir Manaf, untuk pengalihan aset.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRK Abdya Hendra Fadli SH meminta pemerintah segera merumuskan skema pembiayaan lanjutan pembangunan PKS.

Menurut Hendra Fadli, pembangunan PKS bukan lagi sebuah harapan, namun sudah menjadi hal yang mendesak untuk masyarakat Abdya, khususnya petani sawit.

Pendaftaran SSCN Ditutup, BKN Terbitkan Jadwal Acuan Tahapan Seleksi CPNS

Jalan Gunung Meriah-Singkohor Aceh Singkil Putus, Dua Kecamatan Terisolasi

Bupati Aceh Singkil Bagikan Duit ke Anak Ikut Sunatan Massal Dalam Bakti Sosial PGRI Kota Baharu

"Kami menyarankan, pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan skema pembiayaan pembangunan PKS ini," pinta Hendra Fadli.

Karena, kata Hendra, jika peralihan aset PKS itu tuntas, maka pemerintah tidak perlu lagi memikirkan skema pembiayaan PKS, sehingga dalam jangka setahun, PKS sudah bisa dioperasikan.

"Atau jika tidak ada yang bersedia berinvestasi. Saran saya, libatkan bank, dan jadikan rakyat sebagai investor untuk pembangunan PKS itu," katanya.

Menurutnya, jika lanjutan pembangunan PKS itu membutuhkan anggaran Rp 60 miliar, maka dibutuhkan 2.000 hektare lahan sawit atau 1.000 hingga 2.000 orang petani, sebagai jaminan kepada pihak bank.

Halaman
123
Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved