Salam

Kualitas Pendidikan Harus Lebih Baik Usai UN Dihapus  

Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim diminta menjelaskan secara rinci kepada masyarakat

Kualitas Pendidikan Harus Lebih Baik Usai UN Dihapus   
Kompas.com/Kristianto Purnomo
Nadiem Makarim 

Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim diminta menjelaskan secara rinci kepada masyarakat terkait penghapusan Ujian Nasional (UN). Penjelasan dalam bahasa yang gamblang itu diperlukan agar semua lapisan masyarakat bisa memakluminya sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Itulah antara pendapat sejumlah pengamat atas keputusan Nadiem Makariem yang menghapus ujian nasional mulai tahun ajaran mendatang. Jadi, UN hanya ada sekali lagi di sekitar bulan April atai Mei 2020. Untuk tahun-tahun selanjutnya akan dilaksankan dalam model lain yang dikonsep Mendikbud Dikti muda itu.

Menurut Nadiem, UN diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter. Mendikbud mengatakan, UN punya banyak masalah. Beberapa di antaranya UN dianggap terlalu padat materi, sehingga murid hanya fokus menghafal. Di mata Nadiem, UN juga banyak membuat murid stres.

Ujian nasional sebagai penentu akhir di masa sekolah memang kerap kali menuai pro‑kontra dari sejumlah pihak, terutama pelajar dan orang tua murid. Pihak dari sekolah dan kementerian kebanyakan condong menginginkan UN tetap dilaksanakan. Salah satu dalihnya adalah perkara motivasi belajar siswa. Namun selama UN terus dijalankan, sistem pelaksanaannya dinilai tak lebih baik dan tidak memberi dampak positif.

Keptusan Nadiem menghapus UN dinilaibanyak kalangan sangat berani. Makanya, Nadiem diminta memikirkan secra serius penggantinya, karena UN tidak bisa begitu saja dihapus. AIni harus cari terobosan bagaimana tanpa UN tapi minat belajar peserta didik tetap," kata seorang pengamat pendidikan.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim setuju penghapusan, karena UN saat ini tidak lagi jadi acuan pencapaian pembelajaran anak, tapi hanya mencari nilai tertinggi. "Anak‑anak kita bukan lagi belajar bagaimana mengembangkan kemampuannya sesuai minat dan bakat mereka, bukan lagi bagaimana mengembangkan kemampuan daya nalar mereka, bukan pula bagaimana mereka mampu menguasai teori‑teori dasar," tuturnya.

Namun, keputusan Nadiem menghapus UN diprotes sejumlah guru. Seorang guru senior mengatakan, ada yang patut dipertimbangkan sebelum kebijakan penghapusan UN itu diterapkan yakni soal standarisasi pencapaian siswa. "Kalau dari sisi kami pelaksana pendidikan di sekolah, sebenarnya kalau nggak ada UN nanti standar lulusnya akan seperti apa? Pasti kualitas lulus di sekolah itu beda‑beda. Nilai 8 di sekolah ini pasti berbeda dengan sekolah lain."

Berdasarkan pengalaman para guru, stres yang dialami murid bukan karena UN secara spesifik tapi waktu pelaksanaan UN itu yang bermasalah. "Januari sudah try out (simulasi UN), Februari ujian praktik, 30 Maret sudah UN. Materi semester 6 yang harusnya selesai di Juni tapi dipaksa harus selesai di Januari. Jadi, bukan cuma murid yang stres, gurunya juga ikut stres."

Sedangkan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyarankan Nadiem mengurungkan niatnya menghapus UN. Menurut JK, peniadaan UN bisa berdampak pada penurunan mutu pendidikan nasional. Dia merujuk pada riset oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) lewat Programme for International Student Assessment (PISA). Peringkat Indonesia turun pada 2018 karena ujian nasional sudah tidak menjadi penentu kelulusan. Berbeda pada 2015 lalu yang menetapkan nilai UN sebagai penentu kelulusan.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pelaksanaan UN memang harus dievaluasi. "Yang disampaikan (Nadiem) ke saya bukan dihapus, tapi dimodifikasi. Dan, memang harus dievaluasi, kan," kata Muhadjir yang juga mantan Mendikbud tersebut.

Dalam Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat tahapan evaluasi dalam proses belajar. Yang bisa mengevaluasi antara lain guru, satuan pendidikan, dan pemerintah. Jadi, Ujian Nasional itu adalah evaluasi yang dilakukan negara.

Yang pasti, kritik dan apapun tanggapan atas keputusan Nadiem menghapus UN harus dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Toh, yang pro maupun yang kontra itu keinginannya sama yakni pendidikan di Indonesia harus lebih maju. Anak-anak negeri ini secara skill maupun pengetahuan tidak boleh kalah bersaing di ApasarA bursa kerja dunia. 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved