Opini

"Orang Miskin Diberdayakan, bukan Diperdaya"  

Sangat wajar kalau semua instansi Pemerintah saat ini berupaya keras agar daya serap anggaran mencapai target

Dr. Munawar. A. Djalil, MA, Pemerhati Politik dan Pemerintahan, Tinggal di Blang Beringin Cot Masjid, Banda Aceh 

Oleh Dr. Munawar. A. Djalil, MA, Pemerhati Politik dan Pemerintahan, Tinggal di Blang Beringin Cot Masjid, Banda Aceh

Tinggal menghitung hari, anggaran pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2019 segera berakhir. Maka sangat wajar kalau semua instansi Pemerintah saat ini berupaya keras agar daya serap anggaran mencapai target yang diharapkan. Daya serap itu biasanya dijadikan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan. Menurut penulis secara substansial, keberhasilan itu tidak hanya diukur dari angka serapan, melainkan yang sangat penting outcomes (dampak) penggunaan anggaran itu dapat menyelesaikan permasalahan di Aceh terutama masalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh kembali merilis kemiskinan Aceh 2019. Meskipun Aceh memiliki presentase penurunan kemiskinan tertinggi kelima di Indonesia, namun sayang, Aceh masih menempati posisi keenam termiskin di Indonesia dan ranking pertama termiskin di Sumatera dengan angka 15.32 persen.

Indikator yang digunakan BPS untuk mengukur tingkat kemiskinan di Aceh adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti komoditas makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Artinya sebagian masyarakat Aceh sampai saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ironi, Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dengan jumlah kucuran fantastis setiap tahun, tetapi Aceh masih terjerembab dalam jurang kemiskinan. Maka tidak berlebihan kalau penulis katakan bahwa data dan fakta tersebut menjadi "kado buruk" Pemerintah Aceh tahun 2019. Penulis menilai bahwa kemiskinan Aceh merupakan masalah yang serius yang seakan-akan terus diabaikan oleh Pemerintah. Bukti sederhana terkait peruntukan anggaran misalnya, dimana setiap tahun  anggaran belanja publik (masyarakat) relatif sangat sedikit dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai, sebut saja perjalanan dinas, pengadaan mobil operasional, dan lain-lain. Ketimpangan anggaran tersebut sejatinya disesuaikan kembali. Inilah langkah pertama yang harus dilakukan agar anggaran belanja publik, mendapatkan porsi sama besar dengan belanja pegawai atau paling ideal jika anggaran belanja publik lebih besar dari belanja pegawai.

Untuk melahirkan idealisme itu, maka semua stakeholder Pemerintah Aceh mesti mengubah mindset dan karakter berpikir agar cenderung prorakyat. Santer terdengar pembelian mobil dinas yang sempat "heboh" beberapa pekan terakhir, ternyata tidak melalui prosedur dan mekanisme pembahasan, melainkan hanya "deal" yang sarat kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif kemudian disepakati dan ditindaklanjuti bersama. Dan, dengan berbagai alasan klasik SKPA, rumah dhuafa (orang miskin) yang seharusnya diprioritaskan malah ditunda pembangunannya. Maka sangat wajar kalau sebagian orang mengatakan orang miskin nampaknya terus "diperdaya".

Langkah kedua adalah distribusi anggaran harus tetap sasaran artinya langsung menyentuh rakyat miskin (pro poor). Ada informasi yang penulis dapat dari sumber terpercaya terkait bibit tanaman yang diperuntukan kepada rakyat miskin, namun di tengah perjalanan bibit itu "dipreteli" oknum tertentu sehingga tidak sampai ke tangan yang berhak. Alasannya karena kebanyakan masyarakat miskin tidak memiliki lahan sendiri, sehingga selama ini menggarap lahan milik "orang kaya". Miris, seharusnya masyarakat miskin diberdayakan malah diperdaya oknum.

Dalam kontek ini salah satu solusi kongkrit dalam rangka memberdayakan mereka, Pemerintah Aceh harus membuka lahan-lahan baru, memaksimalkan lahan kosong atau memanfaatkan tanah wakaf  dengan model bagi hasil (mudharabah) atau model-model lain yang sesuai dengan syariat Islam, digunakan untuk masyarakat miskin.

Di samping itu ada fakta berikutnya yang menuntut keseriusan Pemerintah adalah terkait beras orang miskin (Raskin) misalnya, Pemerintah Aceh mesti menempuh langkah-langkah membebaskan biaya tebus, sebab secara fakta di lapangan banyak rakyat miskin di pelosok Aceh tidak mampu menebus biaya tersebut, akibatnya jatah yang didapat orang miskin dijual kepada orang yang lebih mampu. Beberapa fakta lapangan ini menunjukan bahwa Pemerintah Aceh selama ini ternyata belum maksimal melakukan distribusi anggaran yang tepat sasaran sehingga orang miskin yang seharusnya diberdayakan kembali diperdaya.

Distribusi anggaran selanjutnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal (papan). Fakta di lapangan menemukan banyak masyarakat di pelosok Aceh belum memilki rumah layak huni. Karenanya tanpa "tedeng aling-aling" Pemerintah Aceh mesti memprioritaskan pembanguan rumah miskin (dhuafa) pada tahun anggaran 2020. Miris ketika masyarakat mendengar kabar bahwa 2019 Pemerintah Aceh melalui dana zakat gagal membangun rumah dhuafa. Begitu juga dengan program pembangunan rumah dhuafa yang dikelola Dinas PUPR harus benar benar tepat sasaran, jangan sampai terjadi seperti kata endatu: "ureng kaya maken kaya lam tika eh, ureng gasien maken meukeuwien lam tapeh"

Ketiga adalah setelah pangan dan papan terpenuhi, maka langkah Pemerintah relatif mudah yaitu memberdayakan masyarakat miskin  seperti industri rumahan (home industry), peternakan, dan lain-lain melalui suntikan modal produktif melalui distribusi dana zakat misalnya. Langkah ini adalah strategis untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh.

Bercermin pada masa perkembangan Islam, dana zakat mempunyai peranan penting dalam memberdayakan kehidupan ekonomi masyarakat miskin karena zakat merupakan jaminan bagi tercukupinya kebutuhan dasar/minimum setiap individu, yang oleh para ahli fiqh disebut dengan "haddul kifayah" (batas kecukupan). Ada pula sementara ahli fiqh yang menyebutnya "Haddulghina" (batas kebutuhan) dengan pengertian bahwa setiap penduduk, apapun agama dan kebangsaan, dipastikan tercukupi kebutuhan dasarnya.

Apabila kebutuhan dasar penghidupan itu tidak tercapai karena sesuatu sebab seperti sakit, usia lanjut dan tidak sanggup bekerja, maka orang yang bersangkutan dijamin kebutuhan dasar penghidupannya oleh dana zakat. Selain dari zakat, Islam mengajarkan bahwa dana jaminan sosial juga dapat diterima dari sumber-sumber lain, seperti kharaj (pajak hasil bumi), `usyur (semacam bea cukai zaman modern), jika keadaan memang memerlukannya.

Akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat Aceh hakikatnya bukanlah sesuatu yang mustahil, yang diperlukan adalah keseriusan (good will) pemimpin dan seluruh stakeholder Pemerintah Aceh Hebat. Pemerintah harus benar-benar cerdas memahami konsep dan strategi dalam bingkai syariah untuk mensejahterakan, memberikan keadilan bagi rakyatnya, mempersamakan hak dan kewajiban bagi semua, meringankan penderitaan fakir miskin, menciptakan lapangan kerja yang layak dan mendorong setiap orang bekerja mencari penghidupan.

The last but not least, penulis yakin kalau semua fakta di atas secara serius dapat diatasi oleh Pemerintah, maka untuk tahun berikutnya Insya Alllah Aceh berhasil memperbaiki peringkat kemiskinannya secara nasional. Oleh karena itu penulis berharap agar langkah yang ditawarkan ini menjadi solusi dalam memakmurkan rakyat Aceh, yaitu dengan "memberdayakan" masyarakat miskin  menjadi sejahtera bukan justru kita cenderung memiliki mindset dan keinginan "memperdayakan" mereka menjadi miskin papa.

Lantas jika tidak, maka kado bernilai buruk akan selalu menjadi milik Pemerintah Aceh. Nah. Allahu `Alam!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved