Breaking News:

Keuchik Minta Regulasi Pencairan Dana Desa  

Para Keuchik di Kota Banda Aceh meminta pemerintah menyederhanakan persyaratan pencairan dana desa

Editor: bakri
For Serambinews.com
dr Taqwallah MKes 

BANDA ACEH - Para Keuchik di Kota Banda Aceh meminta pemerintah menyederhanakan persyaratan pencairan dana desa. Mereka juga berharap upah jerih dinaikkan. Hal itu disampaikan dalam presentasi kemajuan pembangunan gampong masing-masing pada evaluasi pengelolaan dana desa, di Aula Pemko Banda Aceh, Jumat (13/12).

Kegiatan evaluasi pengelolaan dana desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh itu dirangkai dengan sosialisasi gerakan Bersih, Rapih, Estetis, Hijau (Bereh) yang dihadiri Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes. Kegiatan itu diikuti seluruh keuchik yang ada di Banda Aceh, para pedamping dana desa, baik di gampong, kecamatan dan kota, serta konsultan pengawas dan Kepala DPMG Kota Banda Aceh, Kepala Dinas PMG Aceh, Azhari Hasan SE MSi dan para undangan.

Keuchik Geuceu Meunara, Aidil meminta agar setiap melakukan persiapan tahapan pencairan dana desa tahap I, II dan III, mereka–keuchik, perangkat desa dan pendamping desa--tidak lagi direpotkan dengan berbagai pertanggungjawaban dokumen yang banyak dan sangat rumit. “Kami berharap ada penyederhanaan, sehingga beban yang kami pikul tidak terlalu berat,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Keuchik Lhong Raya, Zulkifli SE. Ia mengatakan, beban kerja keuchik sangat lah berat. Setiap tahun bersama perangkat desa, tuha puet dan pendamping desa, diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa.

Setelah perencanaan pembangunan desa selesai, dibuat dan disetujui dalam musyawarah desa, kemudian mereka ditugaskan untuk melaksanakannya. Jika pelaksanaan kegiatan di lapangan tak sesuai rencana anggaran biaya (RAB), maka keuchik yang dipanggil inspektorat, polisi dan jaksa. “Sementara uang jerih yang diberikan masih dibawah UMR. Sedangkan beban kerja yang diberikan cukup banyak dan berat,” tandasnya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya uang jerih payah keucik itu dinaikkan, minimal  sesuaikan dengan nilai upah minimum regional (UMR). “ Jadi, kalau UMR di Aceh saat ini Rp 3 juta/bulan, maka uang jerih payah keuchik sebesar itu juga,” ujar Aidil dan Zulkifli.

Sementara Keuchik Lamdingin,, Anas Bidin Nyak Syech SAg MBA mengatakan, dirinya sangat sependapat dengan penjelasan Sekda Aceh yang menyarankan kepada kepala desa, dalam pemanfaatan dana desa itu, disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di masing-masing desa. Karena di setiap desa, belum tentu sama masalah yang dihadapi.

“Misalnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong, cari usaha yang bisa memberikan pekerjaan bagi orang banyak. Dan jangan terus menerus kegiatan usaha dana BUMDes atau BUMG-nya difokuskan untuk pembangunan rumah kost/sewa,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Anas Bidin, Ketua BUMDes/BUMG harus punya inovasi dan kreatif, serta kecerdasan berpikir. Cari usaha lain yang bisa mempekerjakan banyak anak muda yang nganggur di Gampong menjadi pemuda yang produktif. Salah satu tujuan dari penyaluran dana desa, untuk mengurangi pengangguran di desa dan kemiskinan.

Sementara itu, Sekda Kota Banda Aceh, Ir Bahagia DIpl dalam sambutannya mengatakan, total jumlah dana desa Kota Banda Aceh 2019 Rp 74,192 miliar. Dalam penyalurannya dibagi tiga tahap. Tahap I sebesar 20 persen atau senilai Rp 14,8 miliar, sudah disalurkan kepada 90 desa yang ada di Kota Banda Aceh. Tahap II sebesar 40 persen atau senilai Rp 29,676 miliar, juga sudah disalurkan, dan sisanya 40 persen lagi senilai Rp 29,676 miliar, juga akan disalurkan kepada seluruh desa.

Dari hasil pantaukan, katanya, tinggal satu desa lagi yang belum mengusulkan pencairan dana desa tahap III-nya, karena baru pemilihan kepala desa. “Dalam minggu ini, kami sudah minta untuk mengajukan usulan pencairan dana desa tahap III. Untuk dana desa tahap I tahun 2020 akan disalurkan pada Januari 2020,” pungkas Bahagia.

Sementara itu, Sekda Aceh dr Taqwallah MKes mengatakan, tujuan kunjungan kerjanya ke Kota Banda Aceh dan kabupaten lain adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dana desa tahun 2015 – 2019, kedua untuk penyampaikan kembali program Bereh Pemerintah Aceh ke gampong. Misalnya terkait program stunting, gizi buruk, ibu hamil  dan lainnya.

Supervisi dan evaluasi dana desa yang kami lakukan ini, kata Sekda Aceh, bertujuan untuk membangun hubungan kerja harmonis antar stakeholder pelaksana dana desa, pendamping, pengawas dan pembina.

Karena, ada di beberapa daerah hubungan kerja antara pendamping, dengan keuchik, dan tuha puet kurang harmonis. Sehingga membuat pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa sering terlambat. “Hal ini memberikan dampak kurang baik, dana membuat pencairan dana desa tahap selanjutnya jadi terlambat,” terang Taqwallah.

Dikatakan, hal ini perlu disampikan supaya para pelaku dana desa satu bahasa, yaitu dana desa bisa cair tepat waktu, pembangunan desa terus berjalan dan berhasil guna dan tidak hanggus pada akhir tahun sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan dana desa itu untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kesejahteraan satu dua kelompok saja. “ Kebersamaan bekerja dan meraih hasil dan berprestasi bersama itu sangat penting, dalam pembangunan desa,” ujar Sekda Aceh.(her)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved