Salam

Sudah Saatnya Semua Makanan Pasti Halal  

PELAKSANA Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyerahkan sertifikat halal kepada 23 pelaku usaha di Aceh di Aula Majelis

Sudah Saatnya Semua Makanan Pasti Halal   
SERAMBI/M ANSHAR
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bersama Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali, dan Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, meninjau stan produk UMKM yang sudah disertifikasi halal oleh MPU Aceh, Kamis (12/12/2019). 

PELAKSANA Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyerahkan sertifikat halal kepada 23 pelaku usaha di Aceh di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kamis (12/12/2019). Sertifikat halal itu tentu saja bukan dari Pemerintah Aceh, melainkan dari lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa halal haram, yakni majelis ulama. Dalam konteks Aceh lembaga tersebut bernama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Di MPU ada satu lembaga yang dinamakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Nah, lembaga inilah yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut. Sertifikat halal diberikan kepada pemohon yang produknya sudah diperiksa dan dinyatakan halal, baik dari zat, sifat, maupun prosessingnya. Dalam kaitan ini kita patut bangga dan bersyukur karena sudah bertambah lagi jumlah pelaku usaha di Aceh yang produknya bukan saja halal, tapi bahkan sudah mendapatkan sertifikat halal.

Dengan demikian, hingga saat ini di Aceh sudah diberikan sertifikat halal kepada 463 pelaku usaha. Ini menandakan produk-produk yang dihasilkannya juga halal. Tapi angka ini tentunya masih terlalu sedikit, mengingat di Aceh terdapat lebih dari 95.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang hampir separuhnya bergerak di bidang kuliner (makanan dan minuman) juga kosmetik dan obat-obatan jenis herbal.

Oleh karenanya sangat mendesak untuk mendorong para pelaku usaha di Aceh agar hanya akan menghasilkan produk yang halal atau syar'i. Soalnya, makanan dan minuman itu bukan sekadar melepas lapar dan dahaga, tapi bagi umat Islam yang justru sangat penting adalah status makanan tersebut, halalan thaiyyban atau tidak. Lagi pula di Aceh sudah sejak tiga tahun lalu ada aturan  husus tentang produk halal ini, yakni Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, qanun ini harus menjadi garis panduan bagi LPPOM MPU maupun bagi pelaku usaha di Aceh yang menghasilkan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Di atas itu perlu pula kita ingat amanat dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019. Sejak saat itu Jaminan Produk Halal mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Begitupun, pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Proses sertifikasinya berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.

Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang tujuh tahun, 10 tahun, ada juga yang 15 tahun. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dibentuk tahun 2017 dan telah mulai menggarap Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH). BPJPH sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain.

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk.

Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. Pelaku usaha selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah  isediakan. LPH saat ini ada LPPOM-MUI, maka pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan provinsi. Untuk Aceh itulah MPU. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan  erifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. MUI menetapkan kehalalan produk dalam Sidang Fatwa Halal.

Nah, baik Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 maupun Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-undang yang disahkan Presiden Dr Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 ini patut kita syukuri karena memihak ke umat Islam dan mulai tahun ini berlaku efektif di seluruh Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang bersyariat Islam di Indonesia, mari kita laksanakan UU maupun qanun ini dengan sebaikbaiknya dan selurus-lurusnya agar langkah kita menuju surga tidak terhalang hanya karena makanan,  inuman, maupun obat dan kosmetik yang kita konsumsi ternyata tidak halal.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved