Pelabuhan Internasional Ditargetkan Tahun Depan  

KUALASIMPANG - Ketua Asosiasi Pengusaha, Importir Aceh Tamiang, Rusli atau yang akrab disapa Koceng menargetkan pengerjaan pelabuhan internasional yang sedang dirintisnya selesai tahun depan. Saat ini, sejumlah fasilitas penting pelabuhan seperti gudang, tempat bongkar muat, pagar, dan jalan, sudah selesai dikerjakan.

"Kalau gudang tinggal pasang atap. Kemarin mau dipasang terhambat hujan," kata Koceng, Minggu (15/12/2019).

Sejauh ini dia mengaku tidak mengalami kendala apapun dalam proyek ini. Makanya dia optimis tahun depan pelabuhan ini selesai dikerjakan minimal 80 persen. "Saya bersama Ketua DPRK sudah berkomitmen selesai tahun depan minimal 80 persen," kata dia.

Meski mendapat dukungan penuh dari eksekutif maupun legislatif, Koceng memastikan tidak mendapat bantuan anggaran sedikit pun dari pemerintah. Seluruh pembangunan pelabuhan di Seruway itu menggunakan uang pribadinya.

Namun ketika ditanya berapa anggaran yang dikucurkan, Koceng dengan diplomatis menolak menyebutnya. "Nanti disalah artikan lagi, dibilang pula nanti Abang minta uangnya diganti. Jadi tidak usahlah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia berharap masyarakat Aceh Tamiang mendukung proyek ini, karena dipastikannya keberadaan pelabuhan untuk kepentingan daerah. Dua eksportir asal Thailand dan Malaysia yang siap membantu aktivitas di pelabuhan juga sudah dihadirkan Koceng ke Aceh Tamiang untuk melihat langsung pembangunan proyek itu.

Sementara Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto menilai keberadaan pelabuhan internasional Aceh Tamiang tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi juga akan berdampak positif bagi produk makanan.

Jika pelabuhan ini beroperasi, katanya, maka instansi yang berkepentingan di pelabuhan akan hadir seperti imigrasi, syahbandar, serta bea dan cukai. Keberadaan instansi ini sangat berguna untuk menyensor seluruh produk luar negeri yang masuk ke Aceh Tamiang, termasuk makanan.

Dirinya meminta pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan ini untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Baik secara lembaga maupun pribadi, Suprianto menegaskan mendukung pembangunan pelabuhan ini.

Diketahui posisi laut Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan beberapa negara sangat memungkinan dimanfaatkan para penyelundup untuk memasok makanan secara ilegal. Kondisi ini menciptakan arus perdagangan internasional dilakukan tanpa pemeriksaan, sehingga kelayakan pangan belum melalui proses pemeriksaan. 

 Pengelolaan Harus Jelas

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) ikut mendukung pembangunan pelabuhan internasional Aceh Tamiang yang saat ini sudah mulai dikerjakan. Hal itu sudah disampaikan Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal secara terbuka di hadapan Bupati Aceh Tamiang Mursil, Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto, dan Rusli selaku pemodal pembangunan pelabuhan, kemarin.

Namun Sayed Zainal mengingatkan soal siapa penanggung jawab sekaligus pengelola pelabuhan itu bila nantinya beroperasi. Sayed khawatir pelabuhan ini akan diklaim sepihak sebagai milik pribadi karena dibangun menggunakan anggaran pribadi.

"Jangan sampai menjadi kartel. Kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, harus diperjelas mulai sekarang," kata Sayed kepada Serambi, Minggu (15/12/2019). Dia menegaskan kritikan ini bukan bermaksud mengganjal proses pembangunan pelabuhan yang terletak di Kecamatan Seruway itu. Justru dia mendukung keberadaan pelabuhan internasional agar bisa mengangkat potensi perekonomian daerah. (mad)