Salam

Aceh Besar Tuntas Salur DD, yang Lain Mengapa Belum?  

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menyatakan sudah tuntas 100 persen menyalurkan dana desa (DD) 2019

Aceh Besar Tuntas Salur DD, yang Lain Mengapa Belum?   
BAHRUL JAMIL 

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menyatakan sudah tuntas 100 persen menyalurkan dana desa (DD) 2019. "Kami bersyukur karena penyaluran dana desa tahun 2019 di Aceh Besar sudah tuntas dilaksanakan secara baik dan lancar serta sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Tuntasnya penyaluran dana desa sebelum tahun anggaran berakhir tak lepas dari lancarnya pengajuan amprahan tahap satu sampai tiga oleh pihak desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) DPMG Aceh Besar, Bahrul Jamil SSos Msi.

Total dana desa tahun ini yang disalurkan dalam tiga tahap tersebut sebesar Rp 438.519.093.000. Anggaran itu diperuntukkan bagi 604 gampong dalam 23 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Keberhasilan itu, menjadi prestasi tersendiri bagi Aceh Besar. Sebab, pejabat dimaksud, hingga saat ini belum banyak kabupaten/kota yang mampu menuntaskan penyaluran dana desa hingga 100 persen.

Bahrul Jamil juga mengungkapkan untuk tahun 2020 kabupaten itu mendapat dana desa sebesar Rp 444.083.276.000. Agar penyaluran dan pengelolaan dana tersebut berlangsung secara efektif dan efisien, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan keuchik dan tuha peut dari seluruh desa di Aceh Besar. Rakor itu nantinya menghadirkan Bupati, Kapolres, Kejaksaan, dan Sekda Aceh sebagai narasumber.

Dalam pandangan kita, jika benar Aceh Besar sudah menuntaskan 100 persen penyaluran dana desa secara prosedural, maka itu merupakan kabar gembira di tengah keresahan pemerintah atas banyaknya kabupaten/kota di Aceh yang kurang baik mengelola dana desa sehingga terjadi kemacetan penyalurannya. Padahal, dana desa merupakan instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Bahkan, karena tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, maka secara signifikan Pemerintah Pusat menaikkan anggaran dana desa setiap tahun. Untuk 74.954 desa se Indonesia, total dana desa yang sudah diguyur sejak 2015 dan hingga 2019 mencapai Rp 257 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai Rp 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 mencapai Rp 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun.

Namun, dana sebesar itu tak semuanya mulus ke turun ke desa; sebagian dihisap para koruptor. Data praktik korupsi dana desa juga sejak 2015 hingga ke 2019 terus meningkat junmlah kasus dan kualitas dana yang dikorup. Tahun 2015 (17 kasus), tahun 2016 (41 kasus), tahun 2017 (96  asus), dan seterusnya yang mengindikasikan peningkatan. Pelakunya banyak, hingga akhir 2018 ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek yang rentan dikorupsi.

Marjono eksponen Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) Desa Miskin Indonesia mengatakan, banyaknya praktik korupsi dana desa jelas melukai dan mengerdilkan harapan  arga desa. Kepala desa dan perangkat yang seharusnya menjadi acuan hidup dengan segenap peradabannya justru berubah menjadi mesin pembunuh masa depan desa. Hal ini memicu  etidakpercayaan warga yang berdampak pada absennya partisipasi rakyat, sehingga membuat warga lebih memilih mencueki urusan desa, pemerintahan desa, dan lain-lain. Arogansi kepala desa dapat kita lihat kala didemo warga karena ditengarai korupsi, malah menyewa para tukang pukul atau preman untuk pasang badan menghadapi warga yang dianggap sebagai penghalang dalam memuluskan aksi korupnya.

Jalan demokrasi, musyawarah, dan data yang bicara tak terjadi di sana. Padahal UU Desa menegaskan, kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Karena jumlah kepala desa yang terlibat korupsi tidak sedikit, salah satu cara untuk menyelamatkan dana desa dan menjamin keberlanjutan pembangunan desa, para elite desa penting menjadi juru saksi untuk membongkar kasus korupsi yang menjangkit desanya. Selain itu penambahan insentif bagi kepala desa dan perangkatnya menjadi jalan untuk mengurangi praktik korupsi dana desa. Kemudian, terkait pengakuan tuntasnya penyaluran dana desa di Aceh tentu harus kita lihat secara positif. Bahkan, Pemerintah Provinsi Aceh ada baiknya mencermati cara-cara Aceh Besar mengelola dan menuntaskan pencairan dana desa yang katanya sudah prosedural. Jika itu baik, maka Aceh Besar dapat dijadikan salah satu model bagi daerah lain dalam mengelola dana desa.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved