Partai Aceh Tolak Wacana Pilkada Serentak 2024  

Saat ini DPR RI sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Partai Aceh Tolak Wacana Pilkada Serentak 2024   
IST
MUZAKIR MANAF, Ketua DPA Partai Aceh

BANDA ACEH - Saat ini DPR RI sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang salah satu tujuannya adalah menyeragamkan pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada pada tahun 2024.

Tapi, wacana itu mendapat penolakan dari Partai Aceh (PA). Penolakan itu disampaikan oleh Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem saat menyampaikan lima rekomendasi hasil kegiatan bimbingan teknis dan pembekalan anggota DPRA dan DPRK dari Fraksi PA se-Aceh di Tugu Kilometer Nol, Sabang, Minggu (15/12).

Mualem menyampaikan bahwa partainya mendukung pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh pada tahun 2022.

"Ini sesuai ketentuan Pasal 65, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh," kata Mualem melalui Juru Bicara PA, Muhammad Shaleh kepada Serambi. Keputusan itu diambil, lanjutnya, dengan pertimbangan dan kajian mendalam terhadap berbagai aspek seperti efektivitas tata kelola pemerintahan, kondisi sosial, politik dan ekonomi Aceh apabila Pilkada Aceh dilaksanakan serentak tahun 2024.

"Artinya, jika Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2024, maka terjadi dua tahun masa ‘transisi’ atau pelaksana tugas (Plt) pemerintahan di Aceh. Kondisi ini tentu sangat tidak sehat dan menguntungkan bagi Aceh dari aspek apa pun," ungkap Shaleh.

Karena itu, Partai Aceh mengajak seluruh elemen rakyat Aceh, termasuk partai politik nasional (parnas) dan partai lokal (parlok), akademisi, mahasiswa, aktivis LSM maupun media pers, untuk bersama-sama melakukan kajian mendalam masalah tersebut.

"Selain itu, yang paling utama adalah mempertahankan UUPA secara konsekuen, sehingga tidak  membuka berbagai ruang bagi pihak tertentu yang ingin merusak kekhususan Aceh," tegas Saleh.

Sementara rekomendasi kedua yang disampaikan Mualem adalah Partai Aceh bersama anggota DPRA dan DPRK dari Fraksi PA se-Aceh, memastikan anggaran pembangunan 2020, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota berpihak pada ekselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan umum, pesantren, serta pelayanan kesehatan maupun peningkatan pembangunan yang mampu menstimulus tumbuhnya ekonomi mikro dan makro, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Aceh," ujarnya.

Ketiga, anggota DPRA dan DPRK akan mengevaluasi qanun-qanun yang sudah disahkan dengan tujuan dapat dilaksanakan sesuai kehendak perdamaian, demi meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Keempat, wakil rakyat dari Partai Aceh harus mempertegas regulasi tentang pengelolaan minyak dan gas (migas) Aceh sebagaimana yang tercantum dalam MoU Helsinki dan UUPA. Rekomendasi terakhir atau kelima, perlu segera dilaksanakan evaluasi dan audit keberadaan konsesi kepemilikan lahan dan audit kepemilikan lahan dengan skema HGU yang ada di Aceh. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved