Opini

Puskesmas `Bukan Klinik Pengobatan'  

Terinspirasi pidato awal kerja Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto berencana akan mengembalikan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat

Puskesmas `Bukan Klinik Pengobatan'   
IST
Dr. Ibrahim, SKM., M.Kes, Dosen Poltekkes Kemenkes Aceh, Praktisi Kesehatan Masyarakat

Oleh Dr. Ibrahim, SKM., M.Kes, Dosen Poltekkes Kemenkes Aceh, Praktisi Kesehatan Masyarakat

Terinspirasi pidato awal kerja Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto berencana akan mengembalikan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ke fitrahnya, sebagai fasilitas promotif dan preventif, bukan untuk merawat dan menyembuhkan orang sakit. Menurutnya Puskesmas sejatinya harus menjadi tempat mengedukasi, pencegahan, dan deteksi dini penyakit.

Rencana Menkes ini tentunya menjadi angin segar mengembalikan fungsi Puskesmas sebagai playmaker bagi pembangunan kesehatan Indonesia. Meskipun ini bukanlah sesuatu yang baru, sebagai langkah awal rencana ini perlu diapresiasi. Menyahuti rencana ini marilah kita telaah kembali bagaimana sebenarnya Puskesmas harus memberikan pelayanan yang terbaik.

Puskesmas dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai pelaksana layanan kesehatan tingkat pertama atau primer yang dikembangkan sejak tahun 1968, merupakan garda terdepan dan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Layanannya lebih utamakan upaya promotif dan preventif, sebagai tupoksi utama membina kesehatan wilayah, melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), serta manajemen Puskesmas.

Puskesmas satu-satunya unit layanan yang output kegiatannya terkaitan indikator program prioritas berdasarkan SPM, melalui tiga pilar; paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, dan penyediaan biaya Jaminan Kesehatan Nasional.

Ketiga pilar ini digerakkan dengan mengusung kegiatan promotif dan preventif, melalui program unggulan bidang kesehatan, seperti: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Nusantara Sehat (NS).

Rakerkesnas tahun 2019, hasilkan lima isu perioritas periode 2020-2024, yaitu: angka kematian ibu/angka kematian neonatal masih tinggi; penanggulangan stunting; pemberantasan TBC; mengontrol penyakit tidak menular; dan meningkatkan cakupan imunisasi dasar.

Namun tantangan ini terus meningkat ditandai dengan transisi epidemiologi yaitu meningkatnya penyakit tidak menular (semisal; penyakit diabetes melitus, hipertensi, stroke, dan lainnya akibat pola hidup), dan penyakit menular belum teratasi (tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, DBD, filariasis, ISPA, kusta, dan lainnya akibat sanitasi jelak). Diperparah lagi dengan tingginya kasus gizi buruk dan stunting di daerah tertentu (Riskesdas 2018).

Kondisi ini disebabkan anggaran tidak akomodatif terhadap pelayanan kesehatan preventif-promotif, contohnya angka stunting hanya menurun 7% dari 37,2% menjadi 30,8%. Artinya kegiatan intevensi gizi yang merupakan bagian dari upaya kesehatan preventif dan promotif hanya setengah hati dilakukan pemerintah. Ini terlihat tidak adanya perubahan dari program perbaikan gizi masyarakat.

Faktanya, sampai hari ini layanan kesehatan masih terfokus pada layanan kuratif, masih memposisikan obat, dokter, dan rumah sakit sebagai primadona.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved