Nelayan Pidie Jaya Kembali Desak Normalisasi PPI Kuala Panteraja

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Ribuan nelayan di Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya, kembali mendesak Pemkab setempat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) agar dapat mengeruk Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Panteraja yang terjadi pendangkalan akibat bencana tsunami.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pidie Jaya Ir H Muhammad Bentara kepada Serambinews.com, Senin (30/12/2019) mengatakan, pasca bencana alam tsunami kondisi Kuala Panteraja sangat parah dan kini telah sangat dangkal dan sulit dilalui boat nelayan.

"Terutama saat air surut para nelayan terpaksa harus transit di laut lepas seraya menunggu air pasang guna membongkar hasil tanggapan (ikan)," sebutnya.

• VIRAL Pengantin Pakai Ambulans di Pesta Pernikahan, Begini Kejadiannya hingga Reaksi Warganet

• Baitul Mal Bireuen Salur Bantuan Zakat Tahap Dua, Ini Nilainya

• Empat Kapal Laut Layani Penyeberangan di Lima Pelabuhan Pantai Barat dan Selatan Aceh

Ia mengatakan, dalam rentang waktu 15 tahun terakhir sejumlah fasilitas pendukung berupa pasar lelang ikan, gudang, serta pusat dermaga dalam komplek Pusat Pendaratan Ikan (PPI) hancur akibat tidak adanya perawatan menyusul ratusan boat di atas 7 gross stone tak dapat secara sempurna di tambatkan di Kuala Panteraja.

Malahan komplek dermaga itu telah ditumbuhi semak belukar sehingga mengesankan lokasi itu tidak terurus.

Menurut Plt ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Pijay itu pemerintah mesti sigap untuk mencari solusi dengan melobi ke tingkat nasional untuk upaya pengerukan kuala yang sangat dangkal sepanjang 1 km lebih.

"Ini penting agar penataan peningkatan perekonomiam nelayan dapat dilakukan secara maksimal," harapnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pijay I H Kamaluddin MSi kepada Serambinews.com, Senin (30/12/2019) mengatakan dua pekan lalu pihaknya telah melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membahas kelanjutan pembngunan PPI Kuala Panteraja serta program pengembangan garam.

"Kelanjutan audiensi ini antara pemerintah Pijay dihadiri Bupati dan Wakil Bupati nantinya dijadwalkan pada pertengahan Januari 2020 mendatang," jelasnya.

Menurut Kamaluddin, sebenarnya bahwa Pemkab Pijay telah mengusulkan alokasi dana untuk normalisasi PPI Kuala Panteraja sebesar Rp 175 miliar pada program andalan 2019.

"Kita berharap semua program pengembangan ekonomi masyarakat nelayan dan pencapaian PAD dapat terwujud sebagaimana mestinya," katanya.(*)