Haba Senator

Senator Aceh Dukung Surat Edaran Gubernur Aceh, Wajib Terapkan Ahlussunnah Waljamaah

Senator Aceh H Fachrul Razi MIP menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran Plt Gubernur Aceh tentang penerapan ahlussunah waljamaah mazhab...

Senator Aceh Dukung Surat Edaran Gubernur Aceh, Wajib Terapkan Ahlussunnah Waljamaah
For Serambinews.com
Fachrul Razi, Anggota DPD-RI asal Aceh. 

Senator Aceh Dukung Surat Edaran Gubernur Aceh, Wajib Terapkan Akidah Ahlussunnah Waljamaah

Laporan Fikar W Eda |Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator Aceh H Fachrul Razi MIP nyatakan dukungan terhadap surat edaran Plt Gubernur Aceh tentang penerapan iktikad ahlussunah waljamaah mazhab Syafi'i.

"Di Aceh wajib dilaksanakan iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah. Kita dukung edaran Plt Gubernut Aceh," tukasya, Rabu (1/1/2020).

Sebelumnya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang larangan mengadakan pengajian selain iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah.

Surat tersebut dikeluarkan 13 Desember 2019 di Banda Aceh dengan Nomor : 450/21770. Surat tersebut dikirim kepada bupati/wali kota se-Aceh, para kepala SKPA, dan para kakanwil kementerian/non Kementerian Pemerintah Aceh.

Menurut Fachrul Razi, ahlusunnah wal jamaah itu sendiri merupakan aqidah yang menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai panutan.

Kejayaan Aceh karena diterapkan Qanun Meukuta Alam Al Asyi yang menegaskan Aceh berakidah ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah.

Tim Gabungan Abdya Tes Urine Sejumlah Pengunjung Cafe

“Di masa lalu Aceh, jika aliran lain masuk ke Aceh, maka legitimasi Sultan Aceh akan hilang, oleh karena itu, syarat kemajuan Aceh, ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah, wajib diterapkan," tegasnya.

Fachrul Razi lebih jauh meminta, bukan hanya dalam bentuk “Surat Edaran” namun juga Pemerintah Aceh agar dapat menyiapkan qanun penerapan ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah sebagai hukum di Aceh.

“Semua sudah diatur dalam MoU Helsinki dan UUPA, merujuk saja pada poin MoU Helsinkin poin 1.1.6 yang menjelaskan Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh, dan UUPA pasal 13 ayat 1, Pasal 16 ayat 2, Pasal 17 ayat 2, Pasal 42 ayat 1, Pasal 44 ayat 1, Pasal 125-133,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga menambahkan bahwa pemerintah Pusat telah mengakui keistimewaan Aceh untuk menerapkan keislaman sebagai kekhususan sebagai mana UUD 1945 pasal 18B, dan mengakui daya juang tinggi Aceh dimasa kemerdekaan bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya senator ini mendukung pernyataan ulama Aceh Tu Sop, dengan meminta semua masyarakat Aceh sangat diharapkan untuk taat terhadap pemimpin Aceh selama kebijakannya adalah untuk kebaikan.

"Sebab, Allah SWT sendiri memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, RasulNya dan para pemimpin (Ulil Amri)," ujarnya.(*)

Petugas Dinsos Langsa Amankan Seorang Wanita, Mengamuk Pecahkan Kaca Steling Warung Makan

Ini 16 Tim yang Ikut Pada Turnamen Sepakbola Keuchik Maradon Cup I di Aceh Utara

Pulau di Muara Kuala Gabi Singkil Jadi Lokasi Wisata Baru, Ini Atraksi yang Biasa Dinikmati

 

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved