Opini

Resolusi Perubahan Aceh Mesa Depan

Seremoni peringatan milad Gerakan Aceh Merdeka ke-43 digelar secara sederhana Rabu, 4 Desember 2019 lalu. Kompleks Makam Pahlawan Nasional

Resolusi Perubahan Aceh Mesa Depan
IST
Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI, Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh, Mantan Aktivis Mahasiswa

Oleh Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI, Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh, Mantan Aktivis Mahasiswa

Seremoni peringatan milad Gerakan Aceh Merdeka ke-43 digelar secara sederhana Rabu, 4 Desember 2019 lalu. Kompleks Makam Pahlawan Nasional, Tengku Chik Di Tiro di kawasan Meureu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, sengaja dipilih sebagai simbol penegasan, dan sekaligus pesan melanjutkan perjuangan yang belum tuntas.

Kendati bukan peringatan kali pertama, prosesi milad yang mayoritasnya dihadiri mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu memiliki nilai sejarah teramat besar bagi generasi Aceh di masa mendatang, yaitu sebagai jejak perjuangan anak bangsa daerah ini menagih keadilan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga di provinsi yang dikenal dengan sebutan sebagai daerah modal.

Perjuangan mewujudkan keadilan itu sendiri masih belum juga tuntas. Hal itu terkonfirmasi dengan berbagai isu yang dilantangkan saat mengenang masa-masa perjuangan bersenjata yang kini telah bertransformasi menjadi gerakan membangun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di komplek makam deklarator GAM, Tgk Muhammad Hasan Ditiro, 4 Desember 2019.

Jika menilik ke belakang, yaitu pasca kesepakatan damai di Helsinki 15 Agustus 2005 silam, semangat dan kebersamaan mewujudkan Aceh sejahtera begitu besarnya. Peluang Aceh untuk menata masa depannya bertambah besar seiring terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kini, setelah 14 tahun lamanya, peluang dan cita-cita tersebut seakan tak ada artinya, "Jauh panggang dari api."

Dalam konteks itu--menjawab persoalan Aceh--, milad GAM di Meureu Aceh Besar, telah memantik lahirnya kesadaran baru yang dapat dijadikan sebagai 'ruang khusus bersama' dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi saat ini, baik dalam konteks sosial, politik, budaya dan terutama ekonomi.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tata kelola pemerintahan yang masih jauh dari nilai kata "clean and clear", serta tidak adanya visi jelas pembangunan ekonomi kerakyatan, menjadi peluang dan sekaligus tantangan besar yang di masa mendatang wajib dituntaskan.

Kita juga perlu mengakui bahwa Aceh masih tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia. Bahkan dari daerah yang minim sumberdaya sekelas Bengkulu. Kita juga seakan lupa untuk dengan sadar melakukan evaluasi terhadap berbagai tindak-tanduk kita selama ini yang mungkin saja belum sejalan dengan komitmen bersama memajukan dan mensejahterakan rakyat daerah ini.

Dalam konteks ini, Paduka Yang Mulia Malek Mahmud, saat khanduri Meureu, sudah cukup tegas mengingatkan pentingnya konsistensi mengawal implementasi MoU Helsinki dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta PP Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.

Tentu dalam membaca pesan besar yang disampaikan, baik oleh Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Alhaytar dan Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf di milad GAM, tidak hanya membutuhkan nalar jernih dan pemahaman kritis tanpa mengkait-kaitkan dengan kepentingan politik sektoral Partai Aceh.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved