Salam

Banjir Jabodetabek Karena Ada Kelalaian  

Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) telah menyebabkan 26 korban jiwa

Banjir Jabodetabek Karena Ada Kelalaian   
Twitter @BNPB_Indonesia
Taksi terendam banjir di Pool Bluebird Kramat Jati belakang Ps Hek, Jl. Pondok Gede, 1 Januari 2020 

Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) telah menyebabkan 26 korban jiwa dan lebih dari 35.000 orang mengungsi. Banjir kali ini tergolong parah karena berbeda dari tahun‑tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo mengatakan persoalan banjir yang sedang melanda Jabodetabek dan berbagai daerah lainnya disebabkan kerusakan ekosistem dan ekologi.

"Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana‑mana, banyak hal. Untuk itu, perlu untuk membangun kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna menyelesaikan persoalan ini,@ kata Presiden.

Secara spesifik Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penyebab utama banjir tersebut karena curah hujan yang mencapai 377 mm. Curah hujan tersebut cukup tinggi dan panjang dari biasanya. Sebenarnya, kata Basuki, dampak dari curah hujan yang cukup tinggi itu bisa ditanggulangi asalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan programnya secara cepat yaitu melakukan normalisasi sungai Ciliwung. Sebab, kata dia, saat ini Anies baru melakukan normalisasi sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.

Menteri PUPR itu melihat, daerah di sekitar sungai yang sudah dinormalisasi ternyata tidak terkena banjir sama sekali. Wilayah yang banjir itu adalah kawasan yang belum dinormalisasi. Penyebab lain dari banjir se‑Jabodetabek ini karena tertundanya pembangunan dua bendungan kering, yakni bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi.

Presiden bilang, untuk mengatasi masalah banjir, perlu koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Deni Bram, seorang doktor hukum lingkungan Universitas Indonesia pernah menulis terkait persoalan kebijakan tata ruang Jabodetabek. Katanya, dalam merancang kebijakan terutama terkait kegiatan proyeksi tata ruang, eksistensi sebuah kaidah rencana memiliki peran penting. Karena itu, secara konseptual RTRW mutlak buat proses partisipatif dalam menyamakan cara pandang dan mempersiapkan seluruh kebutuhan saat eksekusi siap dilakukan pada tataran masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek antara lain menegaskan, pengembangan kawasan berdasar keterpaduan antardaerah sebagai suatu kesatuan wilayah perencanaan. Kemudian, pembangunan kawasan dapat menjamin keberlangsungan konservasi air tanah dan air permukaan serta menanggulangi banjir.Terakhir, pengembangan perekonomian wilayah produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah.

Hal ini hendaknya menjadi alas koordinasi lintas administrasi. Bahkan, tegas dikatakan RTRW bahwa daerah yang tercakup dalam regulasi ini wajib berkoordinasi. Aturan ini juga memberikan afirmasi bahwa kebijakan penanggulangan banjir Jakarta tidak hanya memperhatikan batas administrasi wilayah daerah saja.

Potret regulasi lintas wilayah administratif di Indonesia memang banyak masalah. Sering kebijakan dan kemauan dari pemerintah menjadi kendala sendiri, misal, dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih kerangka otonomi daerah sering dipahami dalam konteks parsial yaitu memberikan keuntungan semaksimal mungkin bagi pemerintah daerah terlepas dari kepentingan daerah lain.

Ini terlihat nyata, misal, dalam UU Penataan Ruang memberikan kewenangan penuh kepada pemda menyusun RTRW tanpa mengedepankan koordinasiB sebagaimana diatur dalam PP Jabodetabekpuncur. Akibatnya, tidak jarang kebijakan Pemerintah Jakarta, berbanding terbalik dengan kawasan hulu.

Begitulah, jika persoalan penanggungalan banjir kita lihat dari sisi regulasi lingkungan. Masalahnya rumit, dan seakan koordinasi sulit berjalan dalam keadaan normal, terutama jika terkait dengan hitung-hitungan PAD. Kecuali, jika sedang dalam kondisi emergensi seperti sekarang ini. 

Maka, kini saatnya menyatukan pandangan dan kebijakan soal pembangunan tataruang agar banjir yang dua hari lalu sudah meluluhlantakkan harta benda bahkan nyawa masyarakat di Provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten tidak terulang lagi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved