Breaking News:

Ahlussunnah

Haji Uma Minta Pemerintah Aceh Qanunkan I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah Bermazhab Syafi'i

Selain itu, Haji Uma juga neminta Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tidak terlalu jauh mencampuri kekhususan Aceh dalam penerapan syariat

SERAMBINEWS.COM/RIZWAN
Anggota DPD RI, Sudirman alias Haji Uma             

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma mendukung sepenuhnya surat edaran gubernur Aceh nomor: 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah.

Haji Uma juga meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera mengqanunkan I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi'i.

Hal itu seperti yang sudah pernah dilakukan pada masa kesultanan Aceh.

"Maka sangat tepat surat edaran tersebut dikeluarkan oleh gubernur Aceh demi menjaga kenyamanan dalam peribadatan umat Islam di Aceh" ungkap Haji Uma

Pernyataan Haji Uma tersebut cukup beralasan mengingat historis penyebaran Islam ke seluruh Nusantra dimulai dari Aceh yang menganut Aqidah Asyari berfiqih Mazhab Syafi'i.

Benarkah Indonesia Tersandera Banyak Utang ke China, Hingga Melunak Soal Perairan Natuna

Subhan Fajri, Pemain Garuda Selection Asal Bireuen Lakoni Laga Uji Coba ke Italia, Ini Jadwalnya

Gerakan Pemuda Subuh Berikan Award kepada Dai Istiqamah dan Muazin Terlama, Ini Penerimanya   

Haji Uma menambahkan masa kesultanan Aceh dalam mengatur pemerintahan juga mengadopsi mazhab Syafi'i yang dijabarkan dalam Qanun meukuta Alam.

Selain itu, Haji Uma juga neminta Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tidak terlalu jauh mencampuri kekhususan Aceh dalam penerapan syariat.

Termasuk mencampuri upaya Pemerintah Aceh menghilangkan upaya-upaya radikalisme yang sudah memulai melebarkan sayabnya ke seluruh Indonesia yang berkedok menghidupkan sunnah Rasulullah dan menbid'ahkan, mensyirikkan, menyesatkan dan mengkafirkan kelompok lain jika tidak sejalan dengan pemahaman mereka.

Sebelumnya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang larangan mengadakan pengajian selain iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah.

Surat tersebut dikeluarkan 13 Desember 2019 di Banda Aceh dengan Nomor : 450/21770. Surat tersebut dikirim kepada bupati/wali kota se-Aceh, para kepala SKPA, dan para kakanwil kementerian/non Kementerian Pemerintah Aceh. (*)

Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved