Opini

Bersama Memperkuat Otsus  

Untuk menindaklanjuti dan memperkuat keberlanjutan otonomi khusus (otsus) Aceh, Plt. Gubernur, Nova Iriansyah terus membangun

Bersama Memperkuat Otsus   
HUMAS PEMPROV ACEH
Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe 

Oleh Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

 Untuk menindaklanjuti dan memperkuat keberlanjutan otonomi khusus (otsus) Aceh, Plt. Gubernur, Nova Iriansyah terus membangun hubungan sinergi dengan beberapa elemen (stakeholders) baik di Aceh maupun pusat. Ada tiga pertemuan yang dilakukan, yaitu dengan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD asal Aceh dihadiri Ketua DPRA dan Sekjen DPR, Indra Iskandar, 11/11/2019 di Jakarta. (Serambi, 12/11/2019). Pertemuan dengan Menkopolhukam, Mahfud MD, di kediaman Adnan Ganto (tokoh Aceh), 27/11/2019 di Jakarta. (Serambi.com, 27/11/2019) dan, dengan Jusuf Kalla, 11/11/2019 di Jakarta. (Serambi.com, 11/12/2019).

Ketiga pertemuan tersebut ikut tokoh-tokoh Aceh, sepakat bersama memperkuat UUPA dan MoU Helsinki yang belum efektif dan keberlanjutan penerimaan dana otsus. Bahkan, Januari 2020 Forbes akan melakukan pertemuan dengan beberapa stakeholders di Aceh, seperti Bupati/Walikota, SKPA/SKPK dan instansi vertikal lainnya.  Selain ketiga pertemuan di Jakarta, sebelumnya Plt. Gubernur, diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah dan para pejabat Pemerintah Aceh juga bertemu Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Marwan Cik Asan dan anggotanya, 20/11/2019 di Banda Aceh. Cik Asan, mengatakan, "sepakat dana otsus Aceh harus dilanjutkan, jika tidak menginginkan kondisi perekonomian Aceh akan kembali seperti masa konflik tahun 1976." (Serambi, 21/11/2019).

Pernyataan tersebut bukan tidak beralasan, pascakonflik antara pemerintah pusat-GAM, hampir tiga dekade (1976-2005) telah merusak dimensi kehidupan rakyat Aceh, baik soft (perubahan mental) maupun hard (kehilangan harta benda bahkan nyawa). Pasca MoU Helsinki tahun 2005 pemerintah pusat melakukan transformasi politik hukum (legal policy) Aceh yang melahirkan UUPA. Namun, secara subtantif tidak semua implementasi efektif dan efesien. Oleh karena itu, jika aspirasi memperkuat dan keberlanjutan dana otsus diterima, maka keniscayaan perubahan UUPA. Peluang ini dapat dilakukan pasca Paripurna DPR, 17/11/2019 memasukan UUPA sebagai salah satu dari 248 UU dalam prolegnas periode 2020-2024. (Kompas.com, 17/12/2019). SWOT UUPA

Secara gradual menurut saya setidaknya, terdapat empat variabel dasar keberadaan dan substansi UUPA, yaitu: landasan konstitusional; kewenangan; kelembagaan; dan keuangan. Untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efesiensi keberlakuan dan pelaksanaan UUPA tersebut yang berlaku sejak 2006-2019, dapat dilakukan dengan metode analisis SWOT (strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/peluang, dan threats/ancaman).

Pertama, landasan konstitusional, yang menjadi kekuatan dan peluang, Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Putusan MK No.61/PUU-XV/2017 dan Putusan No.66/PUU-XV/2017 sebagai atribusi kekhususan dan keistimewaan serta kepastian hukum. Sedangkan, kelemahan dan ancaman keberadaan UUPA adalah tidak semua elemen di Aceh dan pusat memahami secara materiil dan formil keberadaan dan keberlakuan (geltung) UUPA dan peraturan khusus.

Kedua, kewenangan Pemerintahan Aceh, sebagai kekuatan dan peluang dari 273 pasal UUPA, antara lain: mengatur urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang bersifat nasional. Persetujuan internasional dan pembentukan UU yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, serta perubahan UUPA perlu konsultasi dan pertimbangan DPRA. Kemudian, kebijakan administratif pemerintah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh perlu konsultasi dan pertimbangan gubernur.

Selanjutnya, kerja sama dengan lembaga/badan di luar negeri. Penyelenggaraan syariat Islam, adat, pendidikan, peran ulama, dan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum. Pengelolaan SDA baik di darat maupun di laut wilayah Aceh. Pengelolaan bersama Pemerintah dan Pemerintah Aceh terhadap migas di darat dan laut wilayah kewenangan Aceh. Zakat menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, pembentukan dan pengaturan dengan qanun serta beberapa kewenangan lainnya.

Namun, kelemahan dan tantangannya, antara lain: a) belum ditetapkan sebagian PP dan NSPK turunan UUPA; b) masih adanya dualisme keberlakuan peraturan; c) belum bisa dilaksanakan sebagian kewenangan, seperti, zakat sebagai pengurang pajak; d) adanya beberapa substansi UUPA dan peraturan pelaksananya out of date, seperti, Perpres No.11/2010; e) inkonsistensi pusat, dan f) menurunnya motivasi dan supporting (dukungan) elemen masyarakat baik di pusat dan Aceh.

Ketiga, secara kelembagaan kekuatan dan peluang, adanya lembaga khusus, antara lain: perangkat Aceh (struktural), seperti, Keurukon Katibul Wali; Dinas Syariat Islam; Dinas Pendidikan Dayah; Dinas Pertanahan; Sekretariat MPU; Sekretariat MAA; Sekretariat MPA; Sekretariat Baitul Mal; Sekretariat BRA; dan Satpol PP dan WH. Sementara, yang nonstruktural yaitu, KIP, Panwaslih, parlok, Lembaga Wali Nanggroe, MAA; Mahkamah Syar'iyah; MPU; MPA; Baitul Mal; BRA; KKR; dan lembaga adat lainnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved