Salam

Dewan Kisruh Rakyat Pasti Menjadi Korban  

Wartawan harian ini yang memantau kelanjutan kisruh di DPRA terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melaporkan situasinya semakin memanas

Dewan Kisruh Rakyat Pasti Menjadi Korban   
Hand-over kiriman warga.
Rapat paripurna penetapan AKD ricuh, Selasa (31/12/2019) 

Wartawan harian ini yang memantau kelanjutan kisruh di DPRA terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melaporkan situasinya semakin memanas. Setelah sebelumnya rapat penetapan AKD berakhir ricuh, kali ini empat dari sembilan fraksi memboikot rapat yang diagendakan Ketua DPRA pada Senin (6/1/2020) pagi. Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB-PDA. Keempat fraksi ini tidak bergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II pimpinan Muzakir Manaf alias Mualem. Sedangkan ketua fraksi-fraksi yang partainya tergabung dalam KAB jilid II (PAN, PA, PNA, Gerindra, dan PKS) semuanya hadir.

Rapat itu dimpimpin sendiri oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, karena tiga wakil ketua DPRA lainnya, yaitu Dalimi dari Partai Demokrat, Hendra Budian dari Golkar, dan Safaruddin dari Gerindra tidak hadir. Khusus Safaruddin, saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah. Sedangkan Dalimi dan Hendra Budian menurut informasi tidak diundang dalam rapat.

Hal ini lah yang membuat suasana menjadi semakin panas. Informasi yang berkembang, Dahlan tidak berkoordinasi dengan Dalimi dan Hendra Budian saat membuat agenda rapat dengan para ketua fraksi. Dahlan disebut-sebut hanya berkoordinasi dengan Safaruddin, sehingga muncul dugaan koordinasi itu tidak dilakukan karena Damili berasal dari Partai Demokrat dan Hendra Budian berasal dari Partai Golkar.

Hal itulah yang menjadi salah satu alasan ketua-ketua fraksi non-KAB Amemboikot@ rapat yang dijadwalkan Dahlan. "Pimpinan itu kolektif kolegial, tapi tidak dirapatkan dengan pimpinan. Kemudian rapat ini membahas masalah hari itu (yang ricuh), ini masih panas, sementara pimpinan tidak dilibatkan, kan tidak benar itu. Ini ingin mengambilalih sebelah pihak, nggak boleh seperti itu, kami tidak haus kekuasaan, kami hanya perlu kedamaian dan kebersamaan," kata seorang ketua frajksi yang memboikot rapat itu.

Perihal tidak adanya koordinasi ini juga dibenarkan Wakil Ketua DPRA, Dalimi dan Hendra Budian. Dalimi tidak hadir rapat karena selain ada kegiatan di luar, juga karena tidak adanya koordinasi antarsesama pimpinan dewan. "Bagi saya minimal dikomunisikanlah, untuk apa rapat itu, apakah kami ada masukan-masukan yang penting. Inikan sudah memveto kalau gini. Bagi saya tidak elok. Beretika dikitlah, kalaupun saya tidak ada, Hendra tidak ada, kan bisa ditelepon,@ katanya.

Hendra Budian mengaku sangat memahami kondisi yang dihadapai Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin sehingga ia tidak dikoordinasikan saat membuat rapat dengan ketua fraksi. Di mana saat ini sudah memasuki tahun 2020 atau sudah tiga bulan anggota DPRA dilantik tapi belum memiliki alat kelengkapan.

"Kita memahami kegelisahan Ketua DPRA untuk segera mencari solusi menyangkut pembentukan AKD. Tapi kami melihat momentumnya belum tepat, biarlah semua cooling down dulu sejenak, sampai semua pihak bisa duduk bersama dengan kepala dingin agar dapat menemukan solusi terbaik bagi DPRA," katanya.

Begitulah kondisinya hingga Senin (6/1/2020) malam. Dan, situasi itu mengindikasikan bakal belum ada titik temu dalam waktu yang sangat cepat. Artinya juga, setelah tiga bulan Amenganggur@ karena tak ada AKD, maka DPRA bakal panjang lagi waktu Amenganggurnya@ dengan gaji dan tunjangan-tunjangan tetap mengalir.

Kita ingin ingatkan bahwa beda pendapat dalam pembentukan alat kelengkapan dewan itu bukan hanya membuat DPRA tidak bisa bekerja, tapi juga bakal mempengaruhi roda Pemerintahan Provinsi Aceh. Jika roda pemerintah sudah terganggu, maka dampak berikutnya adalah terganggunya banyak kepentingan masyarakat.

Karena kondisi ini juga bakal berdampak pada nasib rakyat, maka DPRA harus segera menyelesaikannya sehingga masyarakat tidak dirugikan. Singkat kata, DPRA harus memberi contoh baik kepada masyarakat dengan bermusyawarahlah dalam menyelesaikan kisruh. Untuk mencapai tingkat itu, maka komunikasi atau lobi-lobi politik harus lebih dulu berjalan baik.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved