Mualem Sarankan KAB Tegas

Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf, menganggap bahwa panasnya perebutan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRA merupakan

Mualem Sarankan KAB Tegas
DOK SERAMBINEWS.COM
Muzakir Manaf 

* Koalisi NGO HAM Surati SBY

BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf, menganggap bahwa panasnya perebutan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRA merupakan hal yang wajar. Namun selaku penggagas Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), ia menyarankan partai-partai yang tergabung dalam  KAB Jilid II mengambil sikap tegas.

Ia menegaskan, pihaknya sejak awal sudah sepakat untuk adanya kebersamaan di DPRA, tetapi partai di luar KAB menolak untuk bergabung. “Pada prinsipnya kita ingin membangun Aceh secara bersama-sama. Tapi ada yang tidak mau bergabung, ya itu lumrah. Apa yang terjadi sekarang ya biasa itu, lumrah saja dalam hal (perebutan) AKD itu,” kata pria yang akrab disapa Mualem ini kepada Serambi, Selasa (7/1/2020).

Ia juga tak mau ambil pusing terhadap munculnya tudingan jika KAB ingin menguasai AKD. Mualem menyebutkan, tudingan-tudingan itu merupakan hal yang biasa dalam dinamika politik. Ia menegaskan, kepentingan KAB selaku koalisi yang sudah terbentuk lama di DPRA tetap harus dipertahankan.

“Terserah mau ditafsir apa, kita tak mau pusing dengan itu. Yang jelas kita ingin bersama-sama, kepentingan Aceh, kepentingan pemerintah, dan juga kepentingan KAB. Kalau ada yang masih mencurigai ya silakan, tapi intinya kita komitmen untuk membangun Aceh bersama-sama,” pungkasnya.

Lantas bagaimana cara menyelesaikan kekisruhan ini? Mualem menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik, terutama yang tergabung dalam KAB jilid II di DPRA. Namun ia meminta kepada seluruh partai dalam KAB agar konsisten dan tegas dalam bersikap.

“Kalau memang mau voting, ya silakan. Saya sarankankan untuk ambil sikap tegas. Itu semua terserah pada mereka,” pungkasnya.

Lantas bagaimana dengan upaya perlawanan yang dilakukan partai di luar KAB untuk merebut AKD? Mualem mengakui jika kekisruhan yang terjadi saat ini memang bermuara ke situ. Tetapi ia lagi-lagi mengatakan bahwa itu semua tergantung partai politik.

“Ya terserah mereka, ujung-ujungnya memang ke situ. Jujur saja lah dalam hal ini, mereka (Golkar dan Demokrat) dulu ingin berbagung dengan kita. Mereka nawari diri, saya bilang alhamdulillah, tapi ujung-ujungnya mengelak. Terserah mereka lah, yang jelas kami (KAB) sedang membangun kebersamaan untuk Aceh,” tandas Mualem.

Seperti diketahui, rapat paripurna dengan agenda penetapan AKD di DPRA, pada Selasa (31/12/2019) lalu berakhir ricuh dan harus diskorsing. Kericuhan diduga karena Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ingin menguasai pimpinan komisi V dan VI yang sebelumnya akan diambil oleh Fraksi PNA dan Fraksi PKS.

Situasi semakin memanas karena Ketua DPRA, Dahlan Djamaluddin, tidak tidak berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRA yang lain saat membuat agenda rapat dengan para ketua fraksi yang dijadwalkan Senin (6/1/2020) kemarin, meskipun Dahlan tegas membantah hal itu. Rapat pun batal terlaksana karena empat fraksi yang berasal dari partai-partai non-KAB melakukan boikot.

Surati SBY

Sementara itu, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, kemarin menyurati Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam surat tersebut, Koalisi NGO HAM Aceh menyampaikan masukan sebagai bentuk partisipasi publik atas kondisi politik yang sedang terjadi di Aceh.

Beberapa masukan yang disampaikan, antara lain memohon agar SBY mengevaluasi kinerja Pimpinan DPW Partai Demokrat Aceh dan Fraksi Partai Demokrat di DPRA karena dianggap sudah meresahkan publik atas dugaan upaya menghambat pembentukan AKD DPRA.

Pihaknya juga mengharapkan SBY agar memberi arahan kepada Fraksi Partai Demokrat Aceh untuk mentaati tata tertib pembentukan AKD di DPRA dan perundang-undangan yang berlaku. “Jika Bapak punya pendapat lain sebagai solusi atas persoalan yang sedang terjadi saat ini, kami mohon perhatian dan kebijaksanaan Bapak yang terbaik bagi kami di Aceh,” bunyi poin berikutnya dalam surat tersebut.(dan/yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved