Opini

Ada Apa dengan DPRA?  

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali mempertontonkan kericuhan setelah ditundanya pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

Ada Apa dengan DPRA?   
IST
Zulfata, S.Ud., M.Ag., Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Oleh Zulfata, S.Ud., M.Ag., Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali mempertontonkan kericuhan setelah ditundanya pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan waktu yang tidak ditentukan. Tragedi ini terjadi kerena adanya bantahan terkait penumpukan anggota fraksi di komisi-komisi tertentu (komisi V dan VI) dengan alasan tidak sesuai aturan yang berlaku. Jika DPRA terus larut dengan kondisi sedemikian atau sengaja menjadikan strategi ricuh sebagai cara untuk membangun kekuatan tertentu di tubuh DPRA, tentunya akan memberikan dampak negatif yang bukan hanya pada nasib rakyat, tetapi juga pada DPRA yang nantinya akan bertambah tanggung jawab kinerja.

Melalui peristiwa kericuhan pengesahan AKD, secara tidak langsung menggambarkan DPRA seperti tidak mampu mengurus rumah tangganya sendiri, dan sungguh meyakinkan DPRA nantinya akan kurang mampu mengurus rakyat, sebab relevansi tatakelola mengurus internal (sesama dewan) sangat menentukan efesiensi mengurus eksternal (rakyat dan pemerintah pusat). Padahal, DPRA adalah haparan rakyat Aceh untuk mewujudkan aspirasi rakyat di masing-masing daerah pemilihannya.

Terlebih lagi, DPRA periode 2020-2024 dibayangi oleh pekerjaan rumah yang banyak jika tidak adanya kemampuan konsolidasi dan kolaborasi politik di internalnya. Namun demkian, fakta DPRA hari ini tampak masih seperti bermental remaja saat mengakomodir kepentingan masing-masing fraksi. Hingga apa yang dialami DPRA hari ini hampir tak ada bedanya dengan kisruh musyawarah besar (mubes) yang dilakukan oleh lembaga paguyuban-paguyuban pelajar dan mahasiswa di Aceh.

Benar bahwa sebagai penyalur aspirasi suara rakyat Aceh, pada posisi tertentu kita tidak dapat berharap lebih kepada DPRA, karena siklus politik perwakilan masih terjerat pada politik kartel, bicara untung dan rugi dan belum ada tempat untuk dewan yang gigih mengabdi. Efek dari ini, sampainya dewan di sidang paripurna bukannya dominan memperjuangkan sesuatu apa yang dibutuhkan rakyat, melainkan bagaimana memenuhi hasrat kekuasaan melalui mekanisme bagi-bagi kekuasaan melalui perebutan komisi. Hal inilah yang menjadi titik api kericuhan pengesahan AKD di tubuh DPRA. Fakta ini terbukti melalui buntunya komunikasi politik antarfraksi hingga masih adanya fraksi-fraksi yang nekat untuk mendominasi.

Memahami persoalan AKD, secara umum AKD dibentuk untuk terjadinya proses pembagian, penetapan dan mengerucutkan fungsi DPRA dalam melakukan proses legislasi, penganggaran serta pengawasan sebagai wakil rakyat. Dalam komisi yang dibentuk secara konstitusional akan memberi bentuk wajah kinerja DPRA saat membidangi tanggung jawab tertentu, misalnya tanggung jawab bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, perindustrian, perdagangan dan lainnya. Dalam konteks ini, komisi dapat disebut sebagai ujung tombak kinerja DPRA, sebab di komisilah terdapatnya daya wujud realitas kinerja DPRA terhadap masyarakat.

Berdasarkan kelazimannya, yang memicu kericuhan saat penentuan AKD cenderung terjadi pada komisi yang membidangi "lahan-lahan basah" seperti bidang infrastruktur dan perdagangan. Bidang ini dianggap sebagai lapak bagi politisi untuk mengambil keuntungan secara politik materil, baik berupa imbalan proyek maupun kinerja pembangunan terhadap masyarakat. Situasi komisi yang berlahan basah ini jika kemudian diisi oleh fraksi yang tidak proporsional, maka dimungkinkan akan awetnya politik kesengkokolan, sehingga praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) akan menguat dalam komisi yang didominasi oleh suatu fraksi. Melalui deskripsi umum terkait perebutan kekuasaan melalui penentuan anggota komisi oleh partai-partai politik yang ingin mendominasi disebut sebagai politik komisi demi marwah fraksi.

Suka atau tidak suka, praktik politik dalam penentuan anggota komisi tentunya tidak lepas dari hasrat politik masing-masing partai, pada posisi ini politik negosiasi masing-masing fraksi sangat menentukan apakah pengesahan AKD nantinya berujung mulus atau ricuh. Pada posisi ini pula, anggota dewan dituntut tidak terlalu berlebihan dalam bersandiwara saat berargumentasi yang menyatakan bahwa sesama mereka sedang baik-baik saja. Sebab melalui tak jelasnya batas waktu pengesahan AKD yang telah terjadi memberi sinyal bahwa antardewan atau antarfraksi sedang mengalami politik main belakang, yang artinya bahwa di sidang paripurna berbicara lain dan di saat sesama fraksi berencana lain.

Inilah dunia politik hari ini, penuh siasat untuk mencapai kepentingan. Padahal, dalam politik beda kepentingan dan beda strategi adalah alamiah, tetapi tidak bersatupadunya dalam mencapai tujuan DPRA adalah suatu kezaliman yang dilakukan DPRA terhadap rakyatnya. Diakui atau tidak, anggota DPRA mesti menyadari bahwa tidak semua rakyat Aceh dapat menyikapi politik sandiwara yang dipertontonkan DPRA, sebab sangat dimungkinkan rakyat dapat bergerak dan turun langsung menegur kelakuan politik DPRA.

Untuk itu, persoalan pengesahan AKD senantiasa dapat diselesaikan secara terukur, cepat dan transparan. Jika tidak, DPRA secara tidak langsung telah memberi bukti bagi masyarakat Aceh bahwa dirinya adalah salah-satu faktor yang membawa kesenjangan politik dan kemiskinan di Aceh.

Semestinya mengelola distribusi kekuasaan legislatif melalui penentuan anggota komisi, selain mengikuti tata tertib dan Undang-Undang yang berlaku, juga dapat ditempuh secara musyawarah politik antarfraksi. Sehingga DPRA semakin hari mempertontonkann sikap dewasa (bijaksana) terhadap wakilnya.

Untuk membangun Aceh yang bermartabat dan sejahtera, DPRA tidak dapat bekerja sendiri, butuh sokongan dari rakyat, minimal sokongan dalam bentuk kepercayaan saat mengambil kibijakan. Berdasarkan obeservasi yang penulis lakukan, setelah pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), DPRA belum ada satu kinerja yang efektif dalam mengangkat angka kesejahteraan pada masyarakat Aceh, baik dari sisi kebangkitan ekonomi kreatif maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Justru yang muncul di permukaan adalah kasus korupsi yang dilakukan anggota DPRA terkait beasiswa sebagai motif korupsi di balik peningkatan SDM di Aceh.

Tanpa mengurai beberapa kasus yang belum diselesaikan DPRA, apapun masalahnya rakyat Aceh mesti bertanggung jawab atas perilaku dan marwah DPRA agar dapat menstabilkan akal sehat menuju DPRA paripurna atau saat kunjungan kerja. Disadari atau tidak, spirit DPRA selama ini masih belum mencitrakan kebutuhan Aceh, DPRA masih terkesan "jual obat" atas nama kekhususan Aceh. Katanya memperjuangkan amanah Memorandum of Understanding (MoU Helsinki), namun sibuk ribut antarpemilu tanpa membuktikan pembangunan Aceh yang bermutu dan maju.

Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban rakyat Aceh untuk terus memberi lampu kuning atau lampu merah, bahkan lampu hijau terhadap DPRA. Lampu kuning pertanda mengingatkan DPRA, lampu merah mengisyaratkan rakyat menentang suatu kebijakan DPRA, dan lampu hijau untuk mendukung suatu kinerja DPRA. Sehingga pada saat mengomentari terkait DPRA bukan didasari oleh sentimen atau kebencian terhadap DPRA, melainkan salah-satu instrumen bahwa DPRA adalah wakil kita semua, dimana rakyat Aceh sudah bosan dengan permainan politik sandiwara wakilnya.   

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved