Konflik Indonesia dan Cina di Natuna
Persoalan Natuna bukan Insidentil, Tapi Merupakan Skenario Besar Cina di Asia Tenggara
Sikap Cina di Natuna Utara merupakan skenario besar China terkait Belt and Road Initiative (BRI), terkait perang dagang dengan AS.
lihat foto
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta polemik kapal China di Natuna tidak dibesar-besarkan.
Menurut Menteri Luhut, aktivitas China menjadi bahan introspeksi pemerintah karena kurang menempatkan kapal penjaga di Natuna.
Luhut menegaskan pemerintah sendiri sedang melakukan peningkatan mutu pada Badan Keamanan Laut.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak agar masalah polemik kapal Cina di Natuna diselesaikan dengan jalan diplomasi.
Prabowo mengatakan bagaimanapun China adalah negara sahabat.
Menurut Dinna, China sudah membuka klaim di sana sejak menjelang tahun 1950 dan selama bertahun-tahun tersebut China masih melihat kerja sama dengan negara-negara lain sebagai kunci kemenangan klaimnya.
“Sejak kekuatan ekonominya menguat dan pengaruh politiknya makin tidak bisa diabaikan, China pun makin percaya diri untuk menggunakan teknik menekan dan teknik melemahkan lawan negosiasi,” ujar dia.
Ujian ASEAN
Fitri Bintang Timur, pengamat hubungan internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), meminta Indonesia tetap menangani ketegangan di Laut Natuna menggunakan jalan diplomasi.
Namun, kata dia, diplomasi ini harus dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri bersama dan Kementerian Pertahanan dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
“Indonesia posisinya memang tidak mengakui klaim sepihak China tentang nine-dash-line,” ujar dia kepada Anadolu Agency.
Fitri menyampaikan ASEAN sudah menyadari perlunya pendekatan kolektif dalam menghadapi China, dan negara-negara besar lainnya yang berusaha untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara.
Namun, kata Fitri, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa mampukah kesepuluh negara anggota ASEAN berpihak pada sentralitas ASEAN, sementara China datang dengan tawaran pinjaman infrastrukturnya.
“ASEAN dan China sedang bersama-sama menyiapkan Code of Conduct of the South China Sea,” ujar dia.
Sementara itu, Guru Besar UI bidang Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan tidak seharusnya masalah Natuna Utara diselesaikan di meja perundingan mengingat China tidak mengakui ZEE Natuna Utara.
