Penetapan AKD DPRA

Terkait Pembagian Anggota AKD di DPRA, Fraksi dari Partai Non-KAB Bertahan pada Skema Awal

Fraksi PPP dan Fraksi Demokrat menyatakan tetap pada skema awal dalam pengajuan atau pendistribusian anggota dalam AKD.

Terkait Pembagian Anggota AKD di DPRA, Fraksi dari Partai Non-KAB Bertahan pada Skema Awal
Hand-over kiriman warga.
Rapat paripurna penetapan AKD ricuh, Selasa (31/12/2019) 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pimpinan dan para ketua fraksi di DPRA kembali menggelar rapat terkait persoalan penetapan alat kelengkapan dewan (AKD), Kamis (9/1/2020).

Rapat kedua pasca terjadinya kericuhan saat penetapan alat kelengkapan beberapa itu untuk mencari persepsi yang sama mengenai komposisi anggota AKD dari setiap fraksi.

Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna dengan agenda penetapan AKD di DPRA, Selasa (31/12/2019) berakhir ricuh.

Kericuhan diduga karena Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ingin menguasai pimpinan komisi V dan VI yang sebelumnya akan diambil oleh Fraksi PNA dan Fraksi PKS.

Suasana rapat mulai tidak kondusif setelah Sekretaris Dewan (Sekwan), Suhaimi membacakan distribusi anggota dewan dari masing-masing fraksi di DPRA ke dalam alat kelengkapan.

Seperti Komisi, Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banggar).

Setelah itu, sejumlah anggota DPRA terlihat berbicara dalam suara keras bahkan empat anggota dewan menghampiri meja pimpinan dewan.

Mereka memprotes pendistribusian anggota dewan dari partai non- KAB jilid II, seperti Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi PPP karena tidak menyebarkan anggotanya secara proporsional atau merata dalam komisi.

Partai Demokrat dan PPP menempatkan anggotanya di komisi V masing-masing sebanyak tiga orang, sedangkan Partai Golkar menempatkan tiga anggotanya di komisi VI.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved