Memori Kasasi Gugatan Irwandi Dikirim Senin  

Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf merasa keberatan dengan putusan majelis hakim

www.serambitv.com
Sekjen DPP PNA, Miswar Fuady, Usai Sidang vonis gugatan Irwandi Yusuf terkait dualisme partai. 

BANDA ACEH - Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf merasa keberatan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh yang menolak gugatannya, Selasa (7/1/2020). Irwandi akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (13/1/2020).

Dalam perkara itu, Irwandi menggugat Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong selaku Ketua Umum PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2019 sebagai Tergugat 1, Miswar Fuady (Sekjen PNA hasil KLB) sebagai Tergugat 2, dan Irwansyah (Ketua Mahkamah Partai) sebagai Tergugat 3.

"Memori kasasi sedang kita siapkan, insyaallah akan kita masukkan (ke MA) Senin karena butuh waktu juga nyusunnya," kata Kuasa Hukum Irwandi, Haspan Yusuf Ritonga SH MH saat dikonfirmasi Serambi, Kamis (9/1/2020).

Dalam menghadapi kasasi, Haspan menyatakan pihaknya tidak menyiapkan bukti-bukti tambahan selain yang diajukan saat menggugat di Pengadilan Negeri Banda Aceh. "Soal bukti-bukti sudah lengkap kemarin diperiksa pada tingkat pertama, tinggal hakim kasasi nanti yang akan menimbang," ujarnya. Ia menyakini gugatan kasasi Irwandi tersebut akan dikabulkan oleh MA. "Kita yakin gugatan Irwandi akan dikabulkan di tingkat kasasi," ungkap dia.

Dalam sidang sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak menerima gugatan Ketua Umum DPP PNA hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf terhadap Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong, Miswar Fuady dan Irwansyah pada Selasa (7/1/2020).

"Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Menyatakan gugatan yang diajukan Pengugat tidak bisa diterima," baca Ketua Majelis Hakim, Nendi Rusnedi SH, didampingi dua hakim anggota pada akhir sidang di PN setempat.

Gugatan itu ditolak karena persoalan yang digugat terkait dualisme kepengurusan partai. Samsul Bahri melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Bireuen tahun 2019 terpilih sebagai Ketua Umum DPP PNA menggantikan Irwandi.

Di sisi lain, Irwandi yang juga gubernur Aceh nonaktif itu menilai pelaksanaan KLB tersebut tidak sah, sehingga ia menggugatnya ke pengadilan. Gugatan itu diajukan oleh kuasa hukumnya yang terdiri atas Haspan Yusuf Ritonga SH MH, Husni Bahri TOB SH MH MHum, Yahya SH, dan Andi Lesmana SH MH.

Sementara majelis hakim dalam putusannya menyampaikan, mereka sudah mengupayakan perdamaian konflik kedua belah pihak, tapi tak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan.

Hasil pemeriksaan masalah di tubuh PNA merupakan sengketa internal partai politik. Seharusnya sengketa itu diselesaikan terlebih dulu di tingkat Mahkamah Partai sebelum diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. "Menurut majelis hakim, gugatan Pengugat belum seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri," kata Ketua Majelis Hakim, Nendi Rusnedi. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved