Salam

Pengusaha dan Polisi Hormatilah Kebebasan Pers  

Lintas organisasi pers di Aceh yang menamakan diri Jurnalis Antikekerasan (Jantan) melancarkan aksi damai di depan Mapolda Aceh

Pengusaha dan Polisi Hormatilah Kebebasan Pers   
SERAMBINEWS.COM/HENDRI
Wartawan melakukan orasi dalam aksi damai di Mapolda Aceh, Kamis (9/1/2020). 

Lintas organisasi pers di Aceh yang menamakan diri Jurnalis Antikekerasan (Jantan) melancarkan aksi damai di depan Mapolda Aceh, Banda Aceh, Kamis (9/1/2020).

Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia kemarin dalam aksi tersebut massa mengecam intimidasi bunuh yang dilakukan Akrim, Direktur PT Tuah Akfi Utama terhadap Aidil Firmansyah, wartawan Tabloid Modus Aceh di Aceh Barat, 5 Januari 2020.

Peristiwa tersebut sedang ditangani penyidik Polres Aceh Barat setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya.

Polisi juga sudah menahan tersangka pelaku pascapelaporan tersebut. Ironisnya, dalam kasus pengancaman yang tersangka pelakunya diduga juga memperlihatkan benda mirip pistol tersebut penyidik hanya menjerat tersangka dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Wakil Ketua PWI Aceh, Iranda Novandi dalam siaran rilis yang diterima Serambi Kamis (9/1/ 2020) keberatan dengan pasal yang diterapkan penyidik terhadap tersangka pelaku. Terutama karena di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tindakan mengancam bunuh wartawan  termasuk ke dalam tindakan membungkam kemerdekaan pers sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan bagian dari upaya menghalang-halangi tugas jurnalis sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1).

Jurnalis yang diancam bunuh tersebab berita yang ia tulis sesungguhnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers yang berlaku khusus. Oleh karena itu, pihak Jantan mendesak agar penanganan perkara ini harus dilakukan oleh bidang pidana khusus (pidsus), bukan oleh bidang pidana umum.

Atas dasar itu, Jantan yang terdiri atas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)Aceh, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh, dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (PJPI) Aceh meminta Kapolda Aceh untuk mengawal penanganan kasus pengancaman Aidil Firmansyah.

Selain itu, Jantan juga meminta kepada Aceh untuk memerintahkan penyidik Polres Aceh Barat agar segera mengalihkan penanganan kasus ini dari pidana umum ke pidana khusus sesuai sifat Undang-Undang Pers yang berlaku khusus. Apabila hal ini tidak dilakukan pihak Polres Aceh Barat, maka pihak Jantan akan meminta Kapolda Aceh untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut.

Di samping itu massa jurnalis juga meminta pihak kejaksaan untuk tidak menerima berkas perkara tersebut apabila penyidik tidak menjerat pelaku dengan ancaman hukuman yang diatur di dalam Undang-Undang Pers.

Pada bagian lain aksi unjuk rasa tersebut seorang orator aksi, Muhammad Saleh, juga menyorot kasus pembakaran rumah wartawan Serambi Indonesia, Asnawi Luwi, di Aceh Tenggara yang terjadi pada 30 Juli 2019. Peristiwa itu menyebabkan rumah dan satu mobil Asnawi musnah dilalap api. Namun, kasus tersebut hingga saat ini belum berhasil di polisi siapa pelakunya.

Nah, apa yang dituntut oleh para jurnalis yang tergabung di Jantan adalah tuntutan yang sangat wajar. Terutama karena mereka tentunya sangat paham bahwa  negara telah berketetapan hati untuk mempertahankan dan membela kemerdekaan pers. Negara juga tidak menginginkan adanya tindakan dari pihak mana pun yang berupaya menghalang-halangi tugas wartawan untuk mendapatkan informasi demi kepentingan publik.

Atas dasar itulah kita selaku insan pers tidak dapat menoleransi tindakan seorang pengusaha atau direktur perusahaan yang sampai mengancam bunuh wartawan gara-gara pemberitaannya. Lebih disesalkan lagi karena ancaman tersebut disertai dengan tindakan memperlihatkan benda mirip pistol kepada korban. Ini jelas ancaman yang patut diduga untuk menakut-nakuti wartawan agar tidak menyuarakan kebenaran.

Tindakan yang tidak terpuji seperti ini seharusnya dikualifikasi penyidik sebagai tindakan yang membungkam kebebasan pers sekaligus menghalang-halangi tugas jurnalistik sehingga pantas dijerat dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers. Yang ancaman hukumannya adalah dipidana dua tahun penjara atau denda sebesar-besarnya Rp 500.000.000.

Penyidik seharusnya berpihak kepada kebebasan pers dan menghormati profesi jurnalis daripada terkesan bersikap melindungi pengusaha yang sudah nyata-nyata mengancam kesalamat jiwa wartawan dan itu artinya pengingkaran terhadap hak publik untuk tahu.

Wahai pengusaha dan polisi, hormatilah profesi jurnalis sebagaimana jurnalis juga menghormati profesi pengusaha maupun polisi. Jangan bungkam kebebasan pers, karena pers itu mahkota dunia, penyuara kebenaran, dan pilar keempat demokrasi. Jangan rusak pilar demokrasi kita dengan sikap yang tak friendly terhadap jurnalis.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved