Eks GAM Titip Pesan ke Presiden  

Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar bersama Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf, dan sejumlah petinggi eks GAM

Eks GAM Titip Pesan ke Presiden   
Hand-over kiriman warga.
Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al-Haythar 

BANDA ACEH - Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar bersama Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf, dan sejumlah petinggi eks GAM menggelar pertemuan dengan pengamat intelijen senior, Suhendra Hadikuntono di Istana Wali Nanggroe, Jumat (10/1/2020). Pertemuan sejak pagi dan dilanjutkan pada malam harinya itu berlangsung tertutup.

Mantan petinggi eks GAM, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak mengatakan, pertemuan mantan panglima, Ketua KPA, dan kombatan GAM se-Aceh ini membahas butir-butir dalam Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah RI dan GAM, yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, yang belum dilaksanakan Pemerintah Pusat, antara lain soal pengibaran bendera bintang bulan yang merupakan simbol budaya rakyat Aceh.

Pertemuan dipimpin Wali Nanggroe, Tengku Malik Mahmud yang merupakan mantan Perdana Menteri GAM, dan mantan Panglima GAM Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem. "Ya kita bahas soal butir-butir MoU yang belum terealisasi, ada beberapa dan termasuk soal bendera dan lambang Aceh," ujarnya.

Abu Razak juga mengatakan, para petinggi dan eks kombatan GAM menitip pesan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Suhendra. Hasil kesepakatan dalam pertemuan itu diminta oleh para eks petinggi GAM dan Wali Nanggroe untuk disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

"Kita juga minta kepada Pak Suhendra agar menyampaikan beberapa hal yang sudah kita bahas kemarin itu disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi," pungkasnya.

Informasi yang dihimpun Serambi, ada tiga butir kesepakatan atau rekomendasi dalam pertemuan itu yang diserahkan kepada Suhendra Hadikuntono agar nantinya bisa diserahkan kepada Presiden.

Adapun bunyi rekomendasi dalam pertemuan itu adalah, ada sejumlah butir-butir perjanjian MoU Helsinki 15 Agustus antara RI dan GAM belum direalisasikan secara menyeluruh, di antaranya; pertama, persoalan bendera dan lambang Aceh dan masalah ekonomi dan hal lainnya.

Kedua, perlu dilakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Revisi perlu dilakukan terkait penguatan peran dan wewenang Aceh oleh Pemerintah Aceh.

Ketiga, memberikan amanah kepada Suhendra Hadikuntono untuk menyampaikan semua dinamika dan aspirasi masyarakat Aceh khususnya terkait implementasi perjanjian damai secara menyeluruh langsung kepada Presiden Jokowi.

Sementara itu, Mualem selaku mantan Panglima GAM dan Ketua KPA menyampaikan, Pemerintah Pusat tidak perlu risau dengan lambang dan bendera Aceh, karena hal itu tidak akan membuat NKRI terpecah belah. "Bendera dan lambang ini adalah kebanggaan bagi rakyat Aceh sebagai daerah yang diakui kekhususannya lewat Undang-undang Pemerintahan Aceh," tegas Mualem.

Sementara itu, Wali Nanggroe dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya untuk percepatan implementasi MoU Helsinki dan UUPA, khususunya terkait lambang dan Bendera Aceh. "Kesepahaman yang sudah diperjanjikan dalam MoU Helsinki dan diatur dalam UUPA harus segera diimplementasikan secara menyeluruh," kata Malik Mahmud.

Wali Nanggroe juga menambahkan, umur perdamaian Aceh sudah berusia 14 tahun, namun masih banyak poin-poin perjanjian yang belum diimplementasikan. "Jangan sampai ini terus berlarut-larut dan menjadi masalah ke depannya. Kita berharap bendera dapat naik pada 15 Agustus 2020. Karena sudah 15 tahun rakyat Aceh bersabar," tegas Malik Mahmud. (dan)

Editor: bakri
Sumber: Sinyal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved