SALAM SERAMBI

Manfaatkan Segera Sertifikasi Halal Gratis

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa sertifikasi produk halal

Manfaatkan Segera  Sertifikasi Halal Gratis
SERAMBI/M ANSHAR
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bersama Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali, dan Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, meninjau stan produk UMKM yang sudah disertifikasi halal oleh MPU Aceh, Kamis (12/12/2019). 

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa sertifikasi produk halal akan digratiskan khusus untuk usaha mikro dan kecil (UMK).

Pihak yang menggratiskan biaya sertifikasi produk halal tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Wacana tersebut muncul setelah BPJPH melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Pejabat BPJPH Kementerian Agama, Hartono mengatakan, ada syarat khusus bila sektor UMK ingin mendapatkan pembebasan biaya pada saat ingin melakukan proses sertifikasi produk halal. Syaratnya adalah UMK  tersebut harus memiliki omset maksimal Rp 1 miliar dalam satu tahun.  "Tapi kalau sudah lebih dari Rp 1 miliar ya tidak digratiskan," kata Hartono.

Adanya pembebasan biaya bagi program sertifikasi produk halal ini bertujuan untuk membina dan memotivasi sektor UMK agar mampu memproduksi barang dengan baik dan berdaya saing terlebih di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini.

Selain itu, program ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memajukan sektor UMK agar dapat bangkit dan mampu memproduksi produk yang benar-benar halal.

Sebagai media yang hidup di Aceh sebagai bumi syariat, Serambi Indonesia sangat mendukung program ini dan pantas kita acungi jempol. Namun, untuk mewujudkannya dalam waktu dekat tentulah bukan pekerjaan mudah, mengingat berdasarkan data BPS ada 63 juta jumlah UMK yang tersebar di Indonesia dan masih banyak dari pelaku usaha di level ini yang produknya belum bersertifikat halal.

Untuk lingkup Aceh saja saat ini ada 102.632 UMKM yang terdata. Dari angka tersebut, 65% di antaranya merupakan pelaku usaha mikro dan 32% pelaku usaha kecil. Hanya 2% pengusaha menengah dan 1% tergolong pengusaha besar.

Jadi, sangatlah tepat kebijakan pemerintah untuk menggratiskan biaya pengurusan sertifikat produk halal ini. Program ini tentunya akan sangat besar manfaatnya bagi dunia usaha di Aceh karena sekitar 97% pelaku usaha di daerah ini terdiri atas pelaku usaha mikro dan kecil. Artinya, pemerintah dalam hal ini BPJPH akan sangat membantu dalam meringankan beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang omsetnya tidak seberapa.

Bagi Aceh, sertifikasi produk halal ini menjadi sangat penting, mengingat Aceh adalah daerah bersyariat Islam. Tidak boleh ada produk haram yang diproduksi dan diperdagangkan di Serambi Mekkah ini.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved