Irwandi Daftar Kasasi, Tiyong Lapor Kemenkumham  

Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf, resmi mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)

Irwandi Daftar Kasasi, Tiyong Lapor Kemenkumham   
Irwandi Yusuf 

BANDA ACEH - Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf, resmi mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan dualisme kepengurusan partai. Sementara Ketua Umum PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Samsul Bahri alias Tiyong, berencana melapor ke Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) dan meminta agar menerbitkan SK kepengurusan PNA hasil KLB.

Gugatan kasasi Irwandi kemarin didaftarkan oleh salah satu kuasa hukumnya, Andi Lesmana SH MH melalui Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (13/1/2020). Langkah itu diambil Irwandi setelah Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan menolak gugatannya terhadap Samsul Bahri alias Tiyong, Miswar Fuady, dan Irwansyah.

Ketua Tim Kuasa Hukum Irwandi, Haspan Yusuf Ritonga SH kepada Serambi, Senin (13/1/2020) mengaku sudah mendaftarkan akta kasasi. Sedangkan memori kasasi yang memuat dalil-dalil hukum dan bukti-bukti Penggugat mengajukan gugatan akan disampaikan setelah 14 hari ke depan, terhitung sejak hari ini. "Alasan-alasan gugatan nanti akan kita uraikan dalam memori kasasi," ujarnya.

Melalui kasasi itu, lanjut Haspan, gugatan kliennya bisa dikabulkan oleh majelis hakim MA. "Kita minta supaya gugatan Irwandi Yusuf ini dikabulkan semuanya. Kita yakin di MA gugatan Irwandi Yusuf akan dikabulkan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh membacakan putusan atas gugatan Ketua Umum PNA hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf terhadap Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong, Miswar Fuady dan Irwansyah pada Selasa (7/1/2020). Dalam perkara itu, Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong selaku Ketua Umum PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai Tergugat 1, Miswar Fuady (Sekjen PNA hasil KLB) sebagai Tergugat 2, dan Irwansyah (Ketua Mahkamah Partai) sebagai Tergugat 3.

"Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3. Menyatakan gugatan yang diajukan Pengugat tidak bisa diterima," baca Ketua Majelis Hakim, Nendi Rusnedi SH didampingi dua hakim anggota.

Dalam sidang itu, Irwandi diwakili kuasa hukumnya yang terdiri atas Haspan Yusuf Ritonga SH MH, Husni Bahri TOB SH MH MHum, Yahya SH, dan Andi Lesmana SH MH. Sementara Tergugat I diwakili kuasa hukumnya, Muhammad Reza SH, Askhalani SH, Zulkifli SH, dan Wahyu Pratama SH. Sedangkan Tergugat III, Irwansyah juga diwakili kuasa hukumnya, Imran Mahfudi SH. Hanya Miswar Fuady selaku Tergugat II yang menghadiri langsung sidang itu tanpa didampingi kuasa hukumnya.

Di hadapan kuasa hukum dan pengunjung, majelis hakim pada intinya menyampaikan bahwa majelis sudah mengupayakan perdamaian konflik kedua belah pihak, tapi tidak berhasil. Sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan.

Dari hasil pemeriksaan, menurut Nendi, sengeketa di tubuh PNA merupakan sengketa internal partai politik. Seharusnya sengketa itu diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Mahkamah Partai sebelum diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. "Menurut majelis hakim gugatan Pengugat belum seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri," kata Ketua Majelis Hakim, Nendi Rusnedi.

Sementara Kuasa Hukum Tiyong, Muhammad Reza SH menyampaikan akan segera melaporkan ke Kemenkumham untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dan meminta Kemenkumham segera mengeluarkan SK kepengurusan PNA hasil KLB.

"Dalam artian, sekalipun mereka (Irwandi Yusuf) tetap melanjutkan upaya hukum kasasi, apapun putusan Mahkamah Agung nantinya pasti akan ditaati," kata Muhammad Reza saat dikonfirmasi Serambi.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Aceh, Sasmita SH MH  yang ditanya secara terpisah menjelaskan, pihaknya belum bisa mengeluarkan SK kepengurusan baru jika belum ada putusan inkrah atas gugatan Irwandi dari pengadilan.

"Kita masih tunggu putusan inkrahnya, karena sampai saat ini para pihak yang dimenangkan PN Banda juga belum ada yang melapor ke Kanwil," jelas Sasmita.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved