Penduduk Miskin Berkurang 9 Ribu, Aceh Masih Termiskin di Sumatera

Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810 ribu orang atau 15,01 persen dari total jumlah penduduk

Penduduk Miskin Berkurang 9 Ribu, Aceh Masih Termiskin di Sumatera
SERAMBINEWS.COM/MAWADDATUL HUSNA
Kepala BPS Aceh, Wahyudin 

BANDA ACEH - Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810 ribu orang atau 15,01 persen dari total jumlah penduduk. Angka itu berkurang sebanyak 9 ribu orang dibandingkan dengan data Maret 2019, di mana jumlah penduduk miskinnya 819 ribu orang atau 15,32 persen.

Persentase penurunan penduduk miskin itu menempatkan Aceh berada pada posisi ketujuh sebagai provinsi dengan penurunan persentase penduduk miskin tertinggi se-Indonesia. Pada posisi pertama ditempati Papua (0,98 persen poin), selanjutnya Nusa Tenggara Barat (0,68 persen poin), Papua Barat (0,66 persen poin), Nusa Tenggara Timur (0,47 persen poin), Bengkulu (0,32 persen poin), Lampung (0,32 persen poin), dan Aceh (0,31 persen poin).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Wahyudin MM dalam berita resmi statistik terkait 'Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Aceh September 2019', di Aula BPS setempat, Rabu (15/1/2020). Menurut Wahyudin, penurunan angka penduduk miskin di Aceh, satu di antaranya disebabkan banyaknya alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh.

Namun demikian, beber Wahyudin, meskipun persentase penduduk miskin di Aceh berkurang menjadi 15,01 persen, namun angka itu masih berada di atas nasional pada angka 9,22 persen. "Selain itu, meski jumlah penduduk miskin turun tapi Aceh masih menempati posisi keenam persentase penduduk miskin tertinggi se-Indonesia dan urutan pertama se-Sumatera," sebutnya.

Ia menambahkan, dari sisi anggaran, Aceh mempunyai dana otonomi khusus (otsus) yang cukup besar, di samping seluruh gampong juga mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat. Dari sisi program pun, paparnya, sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, termasuk program perlindungan sosial, namun keterjangkauannya belum merata dan sasarannya juga belum tepat.

"Oleh karena itu, saya  mengharapkan kepada kita semua yang ada di Aceh untuk terus melakukan update data, khususnya data-data mikro kemiskinan. Agar sasarannya bisa lebih tepat, jadi itu harus di-update setiap saat atau setiap tahun sehingga nanti kita punya data dasar yang bagus untuk program penanggulangan kemiskinan," ulasnya.

Di sisi lain, Wahyudin memaparkan, pada September 2019, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar untuk gariskKemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan pada umumnya sama, yaitu beras yang memberikan sumbangan sebesar 19,04 persen di perkotaan dan 24,08 persen di perdesaan.  Selanjutnya, rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan (9,72 persen di perkotaan dan 10,78 persen di perdesaan). Komoditi berikutnya adalah ikan tongkol/tuna/cakalang (6,44 persen di perkotaan dan 5,74 persen di perdesaan).

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari SE MSi yang juga hadir dalam berita resmi statistik BPS itu menyampaikan, dana desa harus fokus terhadap upaya penurunan angka kemiskinan. Azhari mengatakan, penggunaan dana desa untuk infrastruktur boleh saja dan dibenarkan.

“Tapi tetap harus berkaitan dengan ekonomi, sosial, pendidikan, serta kesehatan, sehingga berdampak ke pengentasan kemiskinan,” tukasnya. Ia menambahkan, setiap tahun kepala daerah juga perlu mengatur lagi terhadap orientasi penggunaan dana desa itu. "Sekarang sedang menyiapkan tahap penyaluran dana desa sebesar 40 persen," sebutnya.(una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved