Salam

UU No 18, Langkah Maju Posisi Pesantren?

SEJUMLAH ulama Aceh melakukan upaya-upaya percepatan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

UU No 18, Langkah Maju Posisi Pesantren?
FOTO KIRIMAN FACHRUL RAZI
Sejumlah ulama Aceh melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, di kantor DPP partai tersebut, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020). 

SEJUMLAH ulama Aceh melakukan upaya-upaya percepatan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sebab, undangundang tersebut akan berdampak terhadap banyak aspek positif bagi perkembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya di pesantren. Salah satu usaha satu usaha yang dilakukan para ulama Aceh, dua hari lalu, mendatangi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, di Jakarta.

Tgk H Hasanoel Bashry (Abu Mudi) dalam pertemuan dengan Muhaimin mengatakan, setelah disahkan UU itu, masih ada pekerjaan panjang untuk memaksimalkan dampak dari UU dimaksud. Salah satunya, untuk mengimplimentasikan UU Pesantren, masih dibutuhkan banyak turunan peraturan dan kebijakan yang harus dikebut pemerintah.

"Sebagai partai pengusung dan koalisi dengan pemerintah ditambah lagi dengan ketua umum sebagai pimpinan DPR RI, PKB punya kekuatan politik untuk  mempercepat implementasi UU Pesantren. Kami yakin pesantren akan berkembang lebih pesat dengan dukungan  aktif dari pemerintah," timpal Waled Nuruzzahri yang juga Pimpinan Dayah Ummul Ayman, Samalanga,

Bireuen, sekaligus Ketua Syuriah PWNU Aceh. Delegasi tersebut juga mendorong agar dibentuk satu lembaga khusus yang menangani pesantren, mengingat pesantren memiliki kontribusi yang signifikan untuk bangsa dan negara. "Secara historis, ulama dan pesantren  berkontribusi besar dalam merebut kemerdekaan. Perlu juga kita garisbawahi bahwa pesantren adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan bangsa ini. Karena itu, permintaan supaya dibentuknya lembaga khusus yang membawahi pesantren adalah sesuatu yang sangat logis," tambah Tgk H Faisal Akli alias Lem Faisal yang juga Ketua Tanfiziyah NU Aceh. UU Pesantren itu masih berusia kurang dari lima bulan.

Tepatnya, UU itu disahkan pada 24 September2019. Menyusul pengesahan UU yang sempat mengundang kontroversi itu, sebagian besar ulama dan kalangan pesantren di Aceh  enyambutnya dengan rasa syukur. Artinya ada harapan besar setelah lahir undangundang khusus tentang pesantren. Dengan adanya UU Pesantren, banyak kalangan berharap negara memahami lebih dalam mengenai dunia pesantren dan memberikan ruang untuk terus tumbuh dan berkembang, tanpa harus ketinggalan zaman yang terus bergerak dinamis.

Salah satu tujuan dari lahirnya UU ini adalah untukmengembalikan pesantren dan lembaga endidikan keagamaan lainnya pada jati dirinya masing-masing. Di mata banyak ulama Aceh, UU ini merupakan kebutuhan bagi kalangan pesantren dan pendidikan keagamaan.  Selain itu, ini yang sangat penting, salah satu poin dalam UU tersebut adalah adanya alokasi anggaran  endidikan bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Ini merupakan kepentingan mendasar karena dengan alokasi anggaran ini pesantren bisa bernapas sedikit lebih lega.

Sedangkan lembaga wakil rakyat melihat, dengan adanya UU dimaksud dapat memberikan pengakuan kesetaraan dan keadilan terhadap lembaga pendidikan pesantren sehingga menjadi satu kesatuan dari sebuah sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sebab, selama ini pesantren seakan-akan menjadi bagian yang terpisah dari Sisdiknas, sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari negara. Baik dari aspek pengembangan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, ijazah kelulusannya, maupun anggaran negara baik melalui APBN maupun APBA/APBK.

Oleh karena itu, DPR-RI mengingatkan, hadirnya UU Pesantren menjadi alat untuk mengakhiri perlakuan diskriminatif terhadap pesantren. UU Pesantren menjadi payung hukum agar kedudukan pondok pesantren lebih setara dan sederajat dengan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian, bagi umat, tentu saja hadirnya UU tentang Pesantren harus dapatmemperkuat fungsi pesantren baik sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah maupun fungsi pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, UU Pesantren juga harus tetap mempertahankan ciri khas pesantren dan kemandirian pesantren. Kruu seumangat!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved