Opini

Neraca Pembangunan Ekonomi Aceh Bersyariah  

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tidak kurang dari 19 pasal (pasal 154-173)

Neraca Pembangunan Ekonomi Aceh Bersyariah   
Dr. H. Munawar A. Djalil, MA Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Dr. Munawar  A. Djalil, MA

PNS Pemerintah Aceh, Tinggal di Blang Beringin Cot Masjid Banda Aceh

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tidak kurang dari 19 pasal (pasal 154-173) yang berhubungan langsung dengan perekonomian. Pasal 155 misalnya menyebutkan bahwa perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. 

Sebagai turunan Undang-undang, secara teknis Pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa Qanun, antaranya; Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Pasal 21 Qanun tersebut menyebutkan bahwa: lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah; lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka unit usaha syariah.

Pemerintah juga telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang telah diundangkan pada 1 Januari 2019. Dalam pasal 65 Qanun terakhir ini disebutkan: "pada saat Qanun ini mula berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 tahun sejak Qanun ini diundangkan". Artinya selambat-lambatnya Januari 2022 seluruh lembaga keuangan di Aceh harus berprinsip syariah.

Nah, Qanun-qanun Aceh tersebut menjadi dasar bahwa lembaga keuangan yang beroperasional di Aceh adalah lembaga yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah baik lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan ekonomi Aceh bersyariah sebagaimana tertuang dalam UUPA maka sejatinya Aceh dalam derap pembangunannya harus dapat membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip Islam. Karena pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah harus dimaknai dengan implementasi ajaran Islam dalam semua dimensi aktivitas masyarakat, termasuk dalam praktek ekonomi dan bisnis.

Sebagaimana diketahui bahwa Syariat Islam mengatur kegiatan bisnis baik yang sifatnya individual (orang-perorangan) maupun kegiatan ekonomi secara makro yang berlaku seluruh umat di dunia. Dalam Alquran banyak ayat mengandung perintah tentang hal yang dianjurkan dan dilarang dalam menjalankan praktek-praktek ekonomi. Praktek ekonomi dalam perspektif syariah menganut prinsip ekonomi keseimbangan, hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan serta iman dan ilmu.

Ekonomi keseimbangan merupakan prinsip ekonomi yang sangat moderat, tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat yang menganut prinsip ekonomi kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat sosialis, tetapi Islam mengakui keseimbangan keduanya untuk kebahagian di dunia dan akhirat.

Dalam perspektif Islam neraca keseimbangan ini tercermin dari beberapa konsep dasar pembangunan ekonomi bersyariah, antaranya: Pertama, kepemilikan hanyalah pada Allah, kerananya manusia boleh mengolah alam semesta ini dengan keadilan bagi seluruh manusia dan tidak boleh ada penguasaan mutlak atas harta benda yang mereka miliki. Konsekuensi ini tercermin dalam konsep zakat, pengelolaan tanah, penguasaan barang-barang, kharaj, pengaturan tentang barang temuan, dan lain-lain.

Kedua, harta kekayaan (modal) menurut Islam hendaknya dapat berputar di antara manusia melalui mekanisme yang ada, misalnya pewarisan, perdagangan, zakat, hadiah dan lainnya sehingga jurang perbedaan kaya dan miskin tidak terlalu besar.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved