Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS  

Sejumlah pekerja/buruh dari berbagai serikat kerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA), Senin (20/1), menggelar aksi di Banda Aceh

Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS   
SERAMBI/ SUBUR DANI
Massa dari Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi tolak kenaikan iuran BPJS dan Omnibus Law di Gedung DPRA, Senin (20/1/2020). 

BANDA ACEH - Sejumlah pekerja/buruh dari berbagai serikat kerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA), Senin (20/1), menggelar aksi di Banda Aceh. Aksi itu dipusatkan di dua lokasi, Simpang Lima Banda Aceh dan di halaman Gedung DPRA.

Dalam aksinya, para buruh menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Selain itu, para buruh juga menuntut kesejahteraan buruh dan juga menolak kenaikan iuran BPJS yang diberlakukan per 1 Januari 2020.

Amatan Serambi, seraturan buruh tersebut awalnya bergerak dari depan Masjid Raya Baiturrahman. Para pekerja berjalan kaki ke Simpang Lima di bawah kawalan ketat pihak kepolisian. Di Simpang Lima, para pekerja melancarkan aksi, menyuarakan aspirasi terkait kesejahteraan buruh di Aceh.

Di hadapan dua anggota DPRA, Bardan Sahidi (Komisi I) dan Safaruddin (Wakil Ketua DPRA), Ketua Aliansi Buruh Aceh (ABA), Saifulmar menyampaikan beberapa tuntutan mereka terkait isu kesejahteraan buruh di Aceh. Dari beberapa isu yang disuarakan, salah satu yang menjadi fokus adalah mereka menolak kenaikan iuran BPJS.

Tidak hanya menolak kenaikan iuran, bahkan para buruh di Aceh meminta para elite di Aceh untuk memutus kerja sama dengan BPJS bagi masyarakat Aceh, karena Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dianggap lebih baik. "Kami meminta kepada dewan dan elite, lebih baik putuskan saja BPJS kesehatan dengan pemerintah pusat," katanya.

Dalam penelitian pihaknya, kata Saifulmar, layanan JKA lebih baik dari pada BPJS yang ujung-ujungnya hanya menaikkan iuran. "Fakta hari ini saat kita tanya kepada masyarakat, semua menjawab bahwa lebih enak dengan layanan JKA dari pada BPJS. Betul apa tidak?" teriak Saifulmar.

Dalam aksi itu, massa juga menolak penerapan Omnibus Law. Para buruh menilai, Omnibus Law dapat melemehkan kesejahteraan buruh, mulai dari hilangnya pesangon hingga mudahnya tenaga kerja asing masuk ke perusahaan-perusahaan di Indonesia.

"Omnibus Law dapat menghilangkan upah minimum, juga menghilangkan pesangon, kemudian membebaskan buruh kontrak dan outsoursing. Selain itu juga mempermudah masuknya tenaga kerja asing, hilangnya jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha," kata Saifulmar.

Menurut peserta aksi, Omnibus Law merupakan undang-undang 'sapu jagat'. Akan ada peleburan beberapa bahkan puluhan UU dijadikan 1 kesatuan UU sehingga membuat regulasi semakin mudah guna menggenjot iklim investasi dan pemberdayaan ekonomi, namun menindas para pekerja. "Dengan adanya rencana peleburan UU Nomor 13 Tahun 2003 ini, dikhawatirkan akan berdampak kepada penurunan kualitas kesejahteraan pekerja," kata Saifulmar.

Dalam aksi kemarin, Ketua Aliansi Buruh Aceh (ABA), Saifulmar megatakan, pihaknya pernah menggodok Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang telah disepakati dalam qanun itu, termasuk diliburkannya kantor pemerintah da swasta setiap peringatan tsunami pada 26 Desember dan setiap hari meugang.

"Kita ingin setiap tanggal 26 Desember, Aceh itu diliburkan semua pegawai negeri, swasta, dan lainnya. Tapi ini belum terjadi, yang sudah keluar Kepgub, tapi itu sangat rendah. Berganti pimpinan itu bisa hilang," kata Ketua ABA, Saifulmar.

Selanjutnya, para pekerja juga meminta agar setiap hari meugang menjelang Ramadhan dan lebaran, juga diliburkan, kecuali bagi pekerja-pekerja teknis. "Tapi ini belum terjadi. Lahirnya qanun itu tapi disia-siakan. Terlalu banyak undang-undang atau qanun sudah, tapi hanya sebagai arsip," pungkas Saifulmar.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved