Salam

Kisruh di DPRA, Kapan Rujuknya?  

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, mencurigai bahwa rencana fraksi-fraksi non-KAB untuk melawan secara hukum keputusan tentang AKD

Kisruh di DPRA, Kapan Rujuknya?   
SERAMBI/REZAMUNAWIR
Sidang paripurna penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) diwarnai banyak interupsi dari anggota dewan Fraksi Demokrat, Golkar, dan PPP karena anggotanya tidak masuk dalam komisi-komisi di DPRA 

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, mencurigai bahwa rencana fraksi-fraksi non-KAB untuk melawan secara hukum keputusan tentang AKD adalah sebagai kesengajaan untuk membuat kegaduhan di lembaga legislatif itu. Fraksi Demokrat, Golkar, dan PPP berencana menempuh jalur politik dan jalur hukum untuk melawan keputusan Dahlan Jamaluddin terkait alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRA.

AJangan-jangan mereka ingin buat gaduh dewan, biar dewan tumpul nggak bekerja, sehingga rakyat akan menyalahkan semua dewan, sementara >sebelah sana= bisa seenaknya. Jangan-jangan lho, itu bukan tuduhan,@ kata Dahlan.

Ia tidak mau berkomentar terkait sikap Fraksi non-KAB. ATerkait sikap mereka saya no coment. Itu urusan internal orang itu. Mereka secara politik tentu memiliki sikap, apapun yang mau ditempuh itu hak mereka dalam ruang demokrasi,@ tambahnya.

Dengan suasana seperti itu, mengindikasikan kisruh di DPRA terkait AKD belum akan berakhir dalam waktu dekat. Fraksi-fraksi di luar Koalisi Aceh Bermartabat Jilid II (Non-KAB) sudah bertekad melawan keputusan Ketua DPRA yang sudah menetapkan dan mensahkan komposisi AKD.

AKita akan melawan secara aturan. Kita tak mau ribut-ribut karena kita orang berpendidikan. Yang kita lawan adalah aturan yang tidak jelas. Jika di-SK-kan sesuai paripurna kemarin, kita kita protes,@ kata Ketua Fraksi Demokrat, HT Ibrahim.

Dahlan Jamaluddin pada Jumat (17/1/2020) mensahkan AKD yang diprotes  anggota dewan dari Fraksi Demokrat, Golkar, dan PPP karena anggotanya tak masuk dalam komisi. Mereka menganggap sidang paripurna itu cacat hukum.

Dengan tidak masuknya anggota dewan dari ketiga fraksi itu, bisa dipastikan bahwa pimpinan AKD akan diborong fraksi-fraksi yang tergabung dalam KAB jilid II. Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB-PDA juga memutuskan menarik diri dari komposisi AKD sebagai bentuk solidaritas terhadap Fraksi Demokrat, Golkar, dan PPP.

HT Ibrahim mengatakan, Fraksi Non-KAB akan melawan melalui jalur politik dan tak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum. Salah satunya adalah dengan tidak mengirimkan nama-nama anggota fraksi sebagaimana permintaan Ketua DPRA di akhir sidang paripurna Jumat lalu.

Meskipun berindikasi kisruh itu akan berkepanjangan, tapi, kita sangat menaruh harapan DPRA mampu menyelesaikan kekisruhan internal dalam tubuhnya secara dingin dan tak sampai merugikan masyarakat. Kita mendukung jika ada solusi kompromi untuk menyelesaikan persoalan yang sudah Amemacetkan@ agenda-agenda kerja DPRA. Toh, kata para cendikiawan, politik adalah seni mencari berbagai kemungkinan, tidak semata‑mata soal menang dan kalah. Karena itu, kita menghargai langkah fraksi‑fraksi jika bisa menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan kepentingan rakyat ketimbang mempertahankan kegaduhan demi kepentingan politik masing-masing.

DPRA perlu segera bisa bekerja untuk menangani kepentingan masyarakat yang sudah disahkan dalam APBA 2020. Apalagi, kisruh berkepanjangan di dalam tubuh DPRA jelas tidak menguntungkan citra lembaga wakil rakyta secara keseluruhan yang memang sedang kurang baik di mata masyarakat. Sebagai sebuah lembaga terhormat, seyogianya DPRA segera mengakhiri kekisruhan internal itu.

Sejak DPRA baru ini dilantik pada 2019, kita sudah banyak menyampaikan harapan masyarakat yang antara lain DPRA baru ini diminta mempersiapkan diri secara matang agar dapat menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat kepada lembaga legislatif, bukan sekadar perebutan kursi pimpinan dan kursi-kursi kekuasaan di AKD.

Kala itu, publik meyakini masuknya beberapa wajah baru dan muda ke DPRA akan lebih memperjuangkan kepentingan rakyat. Wajah-wajah muda itu diharapkan meniupkan angin perubahan. Yakni perbaikan kinerja DPRA di mata masyarakat.

Berbagai kalangan pun berharap DPRA baru ini lebih transparan dan menjauhi korupsi dan tindak penyelewengan jabatan lainnya. Lembaga wakil rakyat Aceh ini diinginkan memiliki kepekaan moral, disiplin dalam bekerja, serta memberi teladan ketaatan pada aturan-aturan atau hukum.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved