Standar Pelayanan Publik

Empat Kabupaten/Kota di Aceh Masuk Zona Merah dalam Hal Standar Pelayanan Publik

Selain mengawasi, Ombudsman juga siap mendampingi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menciptakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Empat Kabupaten/Kota di Aceh Masuk Zona Merah dalam Hal Standar Pelayanan Publik
DOK OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin memaparkan hasil survei kepatuhan pelayanan publik kepada Wali Kota Sabang Nazaruddin, Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Yusri, dan sejumlah perwakilan dari kabupaten/kota saat berkunjung ke kantor Ombudsman setempat, Kamis (23/1/2020). 

Laporan Asnawi Luwi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Tahun 2019, empat kabupaten di Provinsi Aceh masuk dalam wilayah zona merah terhadap kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Keempat Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Kota Sabang, dan Bireuen.

Pelayanan yang di survey yaitu bentuk standar pelayanan yang terpampang atau tanggible didalam kantor tersebut.

Hal ini disampaikan saat penyampaian laporan hasil survey kepatuhan di Kantor Ombudsman Aceh pada Kamis (23/1/2020) yang dihadiri oleh Nazaruddin selaku Wali Kota Sabang, Tgk Yusri Wakil Bupati Aceh Jaya, Kamarsyah mewakili dari Aceh Selatan dan beberapa Kepala Dinas dari Kabupaten/Kota.

"Masih ada beberapa daerah yang kelengkapan standar pelayanannya kurang, bahkan ada Kabupaten/Kota di Aceh yang status tingkat kepatuhan masuk zona merah," kata Dr Taqwaddin selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh saat menyampaikan laporan hasil Survey Kepatuhan tersebut kepada Pemerintah Daerah di Kantor Ombudsman Aceh.

Adapun tahun 2019 survey dilakukan untuk sepuluh Kabupaten/Kota, yaitu Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Jaya, Kota Sabang, Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

"Tiga Kabupaten Kota masuk dalam zona hijau adalah Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Lhokseumawe dan telah diserahkan laporannya oleh Ombudsman RI Pusat pada bulan November 2019 lalu di Jakarta" kata Ayu Parmawati Putri, Asisten Penanggungjawab kegiatan survey Ombudsman 2019 saat paparan di depan para pimpinan daerah.

Berdasarkan data hasil survey Ombudsman 2019, daerah yang masuk zona kuning adalah Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Nagan Raya. Sedangkan Aceh Tenggara, Gayo Lues, Kota Sabang dan Kabupaten Bireuen masuk dalam zona merah.

"Kami mengira standar pelayanan di daerah kami sudah memenuhi standar, dengan adanya survey dari Ombudsman kami dapat mengetahui bahwa kita masih ada kekurangan dan kami selaku pemerintah daerah siap memperbaiki demi terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat" kata Tgk Yusri selaku Wakil Bupati Aceh Jaya.

Sementara Wali Kota Sabang, Nazaruddin, mengatakan, berkomitmen memperbaiki pelayanan kepada masyarakat di Pulau Weh tersebut selaku pintu gerbang masuknya wisatawan.

"Insyaallah kami akan memperbaiki pelayanan di daerah kami, dan saya berkomitmen demi terciptanya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat," katanya.

Berdasarkan catatan Ombudsman, Kabupaten Bireuen saat ini juga belum memiliki Dinas PTSP. Bahkan untuk pelayanan terpadunya masih berbentuk bidang di Dinas Penanaman Modal, sehingga pelayanannya kurang maksimal.

Selanjutnya Ombudsman menyarankan kepada pimpinan daerah agar mempercepat perbaikan dan peningkatan tata kelola pelayanan yang terintegrasi dengan menerapkan azas pendelegasian wewenang sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal.

"Kami berharap seluruh daerah di Aceh masuk dalam zona hijau, bagi daerah yang masuk dalam zona kuning dan zona merah agar memperbaikinya. Sehingga saat di survey lagi nantinya akan masuk juga ke zona hijau. Selain mengawasi, Ombudsman juga siap mendampingi untuk terciptanya pelayanan publik yang prima kepada Kabupaten/Kota," pungkas Taqwaddin dalam acara tersebut.(*)

BREAKING NEWS - Massa Demo di Subulussalam 

Helikopter Super Puma Dikerahkan Cari Korban Kapal TKI Ilegal Tenggelam di Perairan Riau

Tak Mampu Penuhi Pupuk Bersubsidi, Pemilik Kios Pengecer di Ulim Pidie Jaya Beralih ke Non Subsidi

Dirut Transjakarta Mundur dan Bikin Surat Pamit, Puji Anies Sebagai Bapak Integrasi Transportasi

Aceh Masih Peringkat Pertama Provinsi Termiskin di Sumatera, BI: Bukan Kesalahan Plt Gubernur Semata

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved