1.593 Hektare Sawah di Aceh Besar, Kekeringan Masih Menjadi Momok

Semenjak puluhan tahun lalu, kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi sebagian petani sawah tadah hujan di Aceh Besar.

Kisah sedih para petani sawah tadah hujan di Aceh Besar kembali terulang tahun ini. Seluas 1.593 hektare sawah tadah hujan di sejumlah kecamatan di Aceh Besar gagal panen, karena mengalami puso (tidak mengeluarkan hasil) akibat kemarau panjang. Diperkirakan, total kehilangan pendapatan dari areal seluas itu mencapai Rp 35,8 miliar.

Kuta Cot Glie adalah salah satu kecamatan di Aceh Besar yang mengalami kekeringan. Pada musim tanam rendeng tahun 2019/2020 ini, areal sawah yang sudah ditanami padi seluas 2.803 hektare. Dari jumlah itu, seluas 624 hektare adalah sawah tadah hujan dan sudah dinyatakan puso oleh petugas penyuluh pertanian Aceh Besar.

Areal sawah yang mengalami puso ini, Senin (27/1) siang dikunjungi oleh para pejabat Aceh dan Aceh Besar. Di antaranya, Asisten II Setda Aceh H T Ahmad Dadek, Plt Kadisperindag Aceh Muslim, dan sejumlah pejabat dari Distanbun Aceh, serta pejabat dari Aceh Besar.

Zihpul, petugas penyuluh pertanian Aceh Besar mengatakan, 624 hektare tanaman padi sawah tadah hujan yang puso tersebar di 15 gampong di Kecamatan Kuta Cot Glie. “Sejak bulan Januari 2020 tidak ada lagi ada turun hujan di daerah ini,” kata Zihpul kepada para pejabat yang berdiri di hamparan luas padi puso, di atas bukit ketinggian 55 m dari permukaan air laut.

Zihpul menceritakan, pada saat tanam padi bulan November dan Desember, di daerah itu masih ada turun hujan. Tapi memasuki awal tahun baru 2020, hujan tidak turun lagi. Hujan baru mengguyur setelah masyarakat melaksanakan shalat Istisqa (minta hujan). Namun, tanaman padi yang sudah berumur 40-50 hari setinggi 30- 40 cm, sudah menguning dan berwarna coklat, tanda tanaman padi tersebut kekurangan air.

Lahan sawah di lokasi itu terlihat sudah retak-retak, dengan kedalaman 30 cm dan lebar 3-5 cm. Para petani sudah pasrah, padi yang mereka tanam pada bulan November dan Desember lalu, kini sudah kosong tak berbulir.

“Tanaman padinya memang sudah berwarna kuning kecoklatan, tapi bukan warna untuk panen padi, melainkan warna tanaman padi sudah puso kekeringan,” kata Tarmizi, Kepala Desa Bueng Simek Kecamatan Kuta Cot Glie, kepada rombongan Pemerintah Aceh yang berkunjung ke lokasi sawah kekeringan.

Penyuluh pertanian Aceh Besar, Zihpul melanjutkan laporannya, selain 624 tanaman padi yang sudah puso, masih ada 655 hektare yang diperkirakan mengalami nasib serupa. Kondisi kekeringannya lahan sawah itu sudah bertatus kekeringan ringan 298 hektare, sedang 198 hektare, dan berat 159 hektare.

Menurut Zihpul, selain di Kuta Cot Glie, musibah puso juga dialami sejumlah petani di beberapa kecamatan lain di Aceh Besar. Di antaranya, Kecamatan Seulimeum (683 hektare mengalami puso dan 649 hektare lainnya terancam puso).

Kemudian di Pulo Aceh, dari 224 hektare areal padi semuanya sudah dinyatakan puso. Kecamatan Indrapuri (25 hektare), Kuta Baro (10 hektare), dan Kota Jantho 8 hektare.

Dibantu bibit

Kadis Pertanian Aceh, Ir Hanan MP menjawab Serambi mengatakan, Pemerintah Aceh akan membantu bibit untuk petani sawah tanah hujan yang tanaman padinya sudah dinyatakan puso oleh penyuluh pertanian setempat. Masing-masing akan mendapatkan bantuan 25 kg per hektare. “Sementara ini, baru bibit yang bisa kita bantu untuk petani padi yang tanaman padinya sudah puso, atau gagal panen, akibat kekeringan,” kata Hanan.

Sementara untuk petani yang sawahnya dialiri air dari irigasi teknis, jika tanaman padinya mengalami puso dan terdaftar sebagai peserta asuransi PT Jasindo, maka bisa mengajukan kliam asuransi kepada PT Jasindo dengan nilai Rp 6 juta per hektare.

Sementara Asisten II Setda Aceh, H T Ahmad Dadek mengatakan pihaknya akan membahas dan mencari solusi terhadap persoalan kekeringan tanaman padi sawah hujan yang masih terjadi di sebagian wilayah Aceh Besar. Pemanfaatan sumber air yang tersedia menjadi salah satu langkah antisipatif, selain memprogramkan pompanisasi dan membangun waduk.

Dadek mengatakan, dirinya akan mengundang Dinas Pengairan Aceh, Bappeda Aceh, Distanbun untuk mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan itu. “Ini harus menjadi perhatian khusus dan tugas utama Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Aceh Besar untuk menyelesaikannya dalam program jangka panjang,” ungkap Teuku Dadek.(her)