Salam

Proyek Kereta Api Aceh Memang Perlu Dipercepat

HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin kemarin antara lain memberitakan bahwa Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kedaulatan Bangsa (PKB) dari Aceh

Proyek Kereta Api Aceh Memang Perlu Dipercepat
For Serambinews.com
Wakil rakyat Aceh di DPR RI, HRD, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Menhub Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, Jumat (24/1/2020). Mereka bahas pembangunan kereta api Aceh. 

HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin kemarin antara lain memberitakan bahwa Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kedaulatan Bangsa (PKB) dari Aceh, H Ruslan M Daud bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, Jumat (24/1/2020), menemui Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi di kantornya.

Agenda utama yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah perlunya percepatan pembangunan proyek kereta api Trans- Sumatera Banda Aceh-Besitang, Sumatera Utara, terutama segmen Sungai Liput-Langsa sepanjang 45 kilometer.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Karsa, Jakarta Pusat itu turut dihadiri Kadis Perhubungan Aceh, Junaidi, Sekretaris Direktur Jenderal (Sesditjen) Perkeretaapian, Zulmafendi, dan sejumlah pejabat terkait dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada kesempatan itu, Plt Gubernur meminta Menhub untuk memprioritaskan pemenuhan syarat administratif yang dibutuhkan supaya pembangunan kereta api Aceh, terutama segmen Sungai Liput-Langsa, bisa segera dimulai. Nova memohon kepada Menhub agar masalah pembebasan lahan bisa terselesaikan tahun ini, sehingga pembangunan prasarana kereta api dapat segera dimulai.

Alumnus Institut Teknologi Surabaya (ITS) menambahkan, Pemerintah Aceh siap mendukung sepenuhnya apa saja yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan kereta api dimaksud. Menurut Nova, pada November 2019 pihaknya sudah menyurati Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan supaya proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah Aceh pun sudah menyampaikan secara tertulis komitmen Pemerintah Aceh untuk proyek ini.

Sementara itu, Haji Ruslan M Daud mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menhub pada Desember 2019 dan tindak lanjut dari kunjungan ke lokasi kereta api saat reses perorangan awal Januari 2020. Menurut Ruslan, apa yang ia lakukan bersama Plt Gubernur Aceh itu merupakan konsistensi pihaknya dalam memperjuangkan terwujudnya kereta api di Aceh. "Pertemuan ini adalah bagian dari proses komunikasi yang kita lakukan dengan Bapak Menteri untuk  enyatukan persepsi akan pentingnya kereta api di Aceh," Ruslan.

Nah, apa yang disampaikan mantan bupati Bireuen itu adalah kabar yang menggembirakan bagi Aceh. Terutama karena, masyarakat Aceh sudah lama ingin mendapatkan kepastian apakah pemerintah pusat benar-benar serius membangun prasarana dan sarana perkeretaapian di Aceh?

Soalnya, proyek ini sempat dijuluki sebagian masyarakat Aceh sebagai program "cilet-cilet" atau program yang sangat politis. Menilik aspek historisnya, gagasan kereta api Aceh ini memang tak terlepas dari manuver politik. Adalah BJ Habibie saat menjabat Presiden RI tahun 1998 yang melontar gagasan bahwa Aceh perlu kereta api. Padahal, selama ini moda transportasi di Aceh dalam bentuk bus yang melayani antarkota dan antarprovinsi tak pernah terkendala. Bahkan armada bus di Aceh terbagus se-Sumatera. Tapi ya sudahlah, mumpung sudah digagas dan dimulai, tinggal dipercepat saja realisasinya. Jangan hanya terhenti pada pembangunan rel yang panjangnya hanya 11,3 kilometer dari Krueng Geukueh ke Krueng Mane. Atau hanya sebatas di wilayah Aceh Utara saja.

Percepat realisasinya dengan membangun rel ke arah Bireuen dan arah Lhoksukon dan seterusnya ke arah Langsa dan Sungai Liput. Untuk itulah langkah yang diambil Plt Gubernur  Aceh bersama legislator asal Aceh, Ruslan M Daud kita apresiasi sebagai langkah yang strategis.

Bagaimanapun kehadiran kereta api tetap penting bagi masyarakat Aceh karena akan tersedia moda transportasi alternatif yang tarifnya paling murah dibanding pesawat terbang dan bus umum.

Di sisi lain, kehadiran kereta api akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di Aceh. Karena pertimbangan itu pula lah proyek kereta api di Aceh selain perlu dipercepat juga harus masuk ke dalam proyek strategi nasional. Mudah-mudahan Presiden RI menyetujuinya setelah Menhub merekomendasikannya sebagaimana keinginan Plt Gubernur Aceh dan wakil rakyat Aceh di Senayan. Kita ingin komitmen Presiden Jokowi bahwa pembangunan di negeri ini harus adil dan merata, benar-benar diperlihatkan wujudnya di Aceh, daerah bekas dilanda konflik berkepanjangan dan didera bencana tsunami.

Tentu saja Aceh berhak menerima perhatian khusus dari pemerintah pusat. Salah satu wujudnya adalah dengan mempercepat pembangunan kereta api Trans- Sumatera di Aceh.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved