Video
VIDEO - Rapat Dengan Kementerian, T.A Khalid Minta Penyaluran Pupuk Bersubsidi Langsung Lewat Desa
T.A Khalid meminta sistem penyaluran pupuk bersubsidi ditata ulang, langsung melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Penulis: RezaMunawir | Editor: RezaMunawir
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah pejabat dari kementerian Pertanian, yang dihadiri dirjend PSP Sarwo Edhy dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company serta Seluruh para dirut perusahaan Pupuk, Selasa (28/1/2020), di Senayan, Jakarta Pusat.
Rapat dengar pendapat ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat akhir tahun lalu, yang membahas pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi dan ketersediaan pupuk bersubsidi, serta evaluasi program kartu tani.
Hasil, komisi IV DPR RI menyimpulkan dan merekomendasikan sembilan poin kepada pemerintah melalui pejabat terkait, diantaranya mengeluarkan validasi data baku luas sawah yang akan digunakan sebagai acuan jumlah kuota dan pagu alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2020.
T.A Khalid, anggota DPR RI asal Aceh, bahkan meminta sistem penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani ditata ulang. Dirinya meminta penyaluran pupuk dilakukan langsung melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Komisi IV DPR RI juga meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company bertanggungjawab terhadap pemalsuan dan penyimpangan distribusi pupuk di tingkat distributor maupun pengecer, dan meningkatkan pengawasan program subsidi pupuk sebagai antisipasi munculnya permasalahan baru.
NARATOR : ARDIANSYAH
EDITOR : REZA MUNAWIR